Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

Jumat, 8 September 2023 22:02 WIB

Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin saat Koperensi pers usai menutup WIES 2023 di Hotel Pangeran, Jumat 8 September 2023. Fachri Hamzah/tempo.

TEMPO.CO, Padang - Wakil Presiden Indonesia atau Wapres Ma'ruf Amin menyatakan pengawasan terhadap rumah ibadah memang sudah menjadi kewajiban negara. Hal itu disampaikannya saat mengelar Konferensi Pers di Padang pada Jumat, 8 September 2023.

"Saya kira semua pengawasan terhadap instansi itu memang sudah menjadi kewajiban negara, agar tidak terpapar paham radikalisme," ucap Ma'ruf Amin kepada awak media usai menutup World Islamic Entrepreneur Summit di Hotel Pangeran, Padang.

Menurut Ma'ruf Amin, masalah itu datang apabila ada pengkhususan terhadap suatu objek seperti rumah ibadah. Padahal sejak dahulu memang sudah awasi. "Tidak perlu lagi disebutkan jika ada pengawasan terhadap rumah ibadah tertentu," katanya.

Jika dikhususkan, ujar dia, maka seakan-akan ada kecurigaan terhadap rumah ibadah tentu terpapar paham radikalisme. "Diawasi saja, tidak usah disebutkan," ucapnya.

Dia menyatakan pemerintah sejak dahulu sudah lama melakukan pengawasan terhadap semua instansi, baik itu tempat ibadah, lembaga negara, kementerian-kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Semuanya diawasi agar tidak terpapar paham radikalisme adapun upaya-upaya radikalisasi," ujarnya.

Advertising
Advertising

Selama ini, pemerintah juga sudah melakukan program-program untuk menangkal paham radikalisme. Dia mencontohkan seperti desentralisasi dan kontraradikalisme. Sehingga hal itu sudah berjalan selama ini. "Masalahnya karena ada pemahaman mengkhususkan saja, seperti masjid atau gereja," ucapnya.

"Ketika itu dikhususkan, seperti ada yang tertuduh sebagai penyebar paham radikal," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua agenda ibadah di bawah kontrol pemerintah. Hal itu disampaikannya saat rapat bersama anggota Komisi III DPR RI, Senin, 4 September 2023.

Menurut Ricky, pemerintah juga dapat mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah. Tujuannya, kata Ricky, demi menghindari narasi kekerasan dan radikalisme di rumah ibadah.

Pilihan Editor: Wapres Ma'ruf Amin Akan Berkunjung ke Padang Didampingi Sandiaga

Berita terkait

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

19 jam lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

1 hari lalu

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Resmikan ANTARA Heritage Center di Pasar Baru

2 hari lalu

Erick Thohir Resmikan ANTARA Heritage Center di Pasar Baru

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan ANTARA Heritage Center (AHC) di Pasar Baru, Jakarta

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

3 hari lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

3 hari lalu

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

Wakil Menteri BUMN sebut pemerintah masih kurang memberikan pendanaan untuk developer, guna memberikan pengadaan hunianuntuk masyarakat

Baca Selengkapnya

11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

4 hari lalu

11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

PT Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan bus tersebut akan mendapat santunan.

Baca Selengkapnya

Jalan Putus akibat Banjir Bandang, Padang - Bukittinggi bisa Bisa Lewat Maninjau

4 hari lalu

Jalan Putus akibat Banjir Bandang, Padang - Bukittinggi bisa Bisa Lewat Maninjau

Selain via Silaing, akses jalan via Malalak Padang Pariaman juga tidak bisa dilalui karena akses ke Kota Bukittinggi itu tertimbun material longsor.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fitch Ratings dan BBB yang Diraih Bank Mandiri untuk Peningkatan Peringkat

5 hari lalu

Mengenal Fitch Ratings dan BBB yang Diraih Bank Mandiri untuk Peningkatan Peringkat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendapatkan kenaikan peringkat pada level BBB dari lembaga internasional, Fitch Ratings. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Kecam Penyerangan Mahasiswa Katolik Unpam, SEJUK Minta Peraturan Bersama 2 Menteri Dihapus

5 hari lalu

Kecam Penyerangan Mahasiswa Katolik Unpam, SEJUK Minta Peraturan Bersama 2 Menteri Dihapus

Setelah kasus penyerangan mahasiswa Katolik Unpam, persekusi terhadap umat beragama minoritas kembali terjadi di Gresik pada Rabu malam.

Baca Selengkapnya