TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam digusur buntut rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City. Pasalnya, proyek ini dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.

Dikutip dari kepri.nu.or.id, pembangunan Rempang Eco City juga menggusur 1.835 bangunan di daerah itu. Angka ini merujuk Laporan Tentang Percepatan Investasi Pulau Rempang Direktorat Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang diterbitkan pada Oktober 2022.

Dalam laporan itu disebutkan pula tercatat 15 titik pengajuan hak pengelolaan lahan (HPL) yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Batam. Adapun Luas area 15 titik HPL yang diajukan tersebut yaitu 6.115.450 m² atau seluas 611,5 Ha. Sedangkan hasil ukur yang disetujui seluas 5.675.602 m² atau seluas 567,5 Ha.

Penggusuran ini berawal dari rencana pengembangan kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” di daerah itu. Dirangkum dari Antara, pembangunan ini menjadi fokus pemerintah pusat usai Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke China pada akhir Juli lalu. Terlebih lagi adanya komitmen investasi dari perusahaan asal China, Xin Yi International Investment Limited.

Sebelumnya, Kawasan ini dijadikan proyek strategis nasional yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pengembangan kawasan Eco City tersebut digarap melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Pembangunan itu hendak menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, manufaktur, logistik, kawasan pariwisata terintegrasi guna meningkatkan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Disebutkan juga, pembangunan Rempang Eco City dilakukan di atas lahan seluas 17 ribu hektar. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.

Kendati demikian, pembangunan di Pulau Rempang tidak berjalan mulus. Ribuan warga Rempang yang berasal dari 16 kampung tua menolak direlokasi. Pasalnya, kampung mereka memiliki nilai sejarah tradisional dan budaya adat melayu jauh sebelum Indonesia mereka.

Tokoh masyarakat setempat sekaligus ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT), Gerisman Ahmad bahkan menyebut pulau Rempang sudah ada sejak 1834. Tepatnya menetap di bawah kekuasaan Kerajaan Melayu Islam Riau Lingga.

Disamping itu, BP Batam tetap menyiapkan ganti rugi terkait rencana pengembangan kawasan tersebut. Kompensasi yang ditujukan untuk penduduk Rempang yang mencapai 10 ribu itu berupa hunian baru di Dapur 3 Si Jantung. Serta biaya hidup yang akan ditanggung setiap bulan.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp1.034.636 per orang dalam setiap kartu keluarga (KK). Sedangkan hunian baru berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter.

Selain itu, hunian baru tersebut dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai pendidikan, pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial. Termasuk masjid, gereja, tempat pemakaman umum dan fasilitas dermaga untuk kapal-kapal nelayan.

Hunian baru ini bernama Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City ini, akan dijadikan kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Pembangunan kawasan Pulau Rempang itu disiapkan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Sementara itu, hunian tahap satu ditargetkan selesai pada Agustus 2024.

KHUMAR MAHENDRA | YOGI EKA SAHPUTRA | ANTARANEWS | KEPRI NU
Pilihan editor: Polisi Tangkap 8 Warga Pulau Rempang Usai Bentrokan Karena Bawa Senjata Tajam