TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto mengungkapkan beberapa janji jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Diantaranya adalah ketahanan energi dan lumbung pangan. Prabowo mengatakan ketahanan energi adalah salah satu rencana fokus kebijakannya kelak jika terpilih menjadi presiden.

*Kita harus menjaga energi kita. Jangan khawatir, kita bisa hasilkan energi dari dalam negeri, dari singkong, dari sagu, dari tebu, dari aren," kata Prabowo dalam video yang diunggah akun Youtube GeloraTV pada Sabtu, 2 September 2023.

Prabowo Subianto menilai diesel solar bisa dihasilkan dari tanaman-tanaman yang tidak akan habis-habis itu. Lebih jauh, dia juga membahas mengenai produk kelapa sawit RI yang diboikot.

Sebagai informasi, Uni Eropa diketahui membatasi impor minyak sawit alias CPO dari Indonesia lewat Undang-Undang Anti-Deforestasi (EUDR).

"Terima kasih lo boikot, gue pakai nanti kelapa sawit untuk bikin solar untuk rakyat," beber Prabowo.

Dengan begitu, dia menilai Indonesia tidak perlu melakukan impor energi. Justru, Indonesia bisa menghasilkan sendiri.

"Manakala kita nanti diberi mandat dari rakyat, kita tidak akan impor energi dari manapun saudara-saudara. Kita menghasilkan dari bangsa kita sendiri," tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu.<!--more-->

Bakal bangun lumbung pangan di rawa-rawa

Prabowo juga menyebutkan akan membangun lumbung pangan di rawa-rawa jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.

"Bilamana kami berkuasa, apa yang ingin kami lakukan? Yang saya hitung waktu itu ada 10 atau 12 fokus kebijakan," kata Prabowo.

Salah satunya adalah mengenai ketahanan pangan. Prabowo menilai Indonesia harus melakukan swasembada pangan dan tidak tergantung bangsa lain. Dia pun mencontohkan sejumlah kondisi global, seperti Perang Rusia-Ukraina dan India melarang ekspor beras yang bisa berdampak pada ketahanan pangan Indonesia.

Oleh sebab itu, Prabowo menilai Indonesia harus membangun lumbung-lumbung pangan nasional. Menurut dia, lahan di Indonesia juga masih banyak.

"Kita punya 24 juta hektar rawa, 24 juta hektar rawa. Negara asing tidak bisa lagi ngomong kita merusak hutan," beber Menteri Pertahanan tersebut.

Selain itu, Prabowo menyebut rawa merupakan sumber air yang tidak akan habis. Oleh sebab itu, bisa digunakan sebagai lumbung pangan.

Pengamat: gagasan lama dan terbukti gagal

Pengamat dari Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono buka suara perihal ini. Ia menilai janji prabowo untuk bangun lumbung pangan di rawa-rawa adalah gagasan lama dan terbukti gagal.

"Kebijakan mencetak lahan pertanian di rawa-rawa dan menjadikannya sebagai lumbung pangan adalah gagasan lama dan terbukti gagal," kata Yusuf pada Tempo, Ahad malam, 3 September 2023.

Rawa tak cocok untuk sawah dan padi

Dia menjelaskan, kondisi rawa sebagian besar adalah lahan gambut yang tidak cocok untuk sawah dan padi. Memaksakan pencetakan lahan sawah baru di lahan gambut, lanjut Yusuf, justru berpeluang besar merusak ekosistem gambut.

Hal tersebut menurut dia bisa berakhir dengan bencana lingkungan yang masif, mulai dari kekeringan, kebakaran lahan gambut hingga hilangnya tempat tinggal aneka satwa endemik.<!--more-->

Mencetak lahan baru mahal dan butuh waktu lama

Selain itu, mencetak sawah baru mahal dan membutuhkan waktu panjang. Sebab, mencetak sawah tidak hanya soal lahan, tetapi juga menciptakan ekosistem sawah. Akan dibutuhkan investasi untuk waduk, jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian hingga sarana pendukung pasca panen mulai dari penggilingan padi, lumbung beras hingga infrastruktur pedesaan. Belum lagi, kapasitas petani dan budaya pertaniannya juga harus dibentuk.

Yusuf lantas membandingkan mencetak sawah baru di lahan mineral yang kondusif dengan lahan rawa dan gambut. Menurut dia, mencetak sawah baru di lahan rawa dan gambut yang disampaikan Prabowo, secara alamiah tidak cocok untuk padi, bisa lebih mahal dan membutuhkan waktu panjang.

"Proyek lahan gambut sejuta hektar pada 1995 berusaha mencetak sawah di lahan rawa di Kalimantan Tengah, itu mengalami kegagalan, meninggalkan kerugian besar dan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan akhirnya dihentikan pada 1999," ungkap Direktur Ideas tersebut.

Saran pengamat terhadap arah kebijakan Prabowo

Menurut Yusuf, arah kebijakan seharusnya adalah memastikan tidak ada lagi alih fungsi lahan sawah produktif, terutama di Jawa dan daerah lumbung beras utama lainnya seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Selain itu, dia juga menyarankan restorasi lahan gambut dan mengembangkan gambut untuk pangan lokal yang sesuai, antara lain sagu. Pada saat yang sama, menjadi krusial bagi pemerintah untuk mempertahankan lahan sawah dan petani Jawa dari desakan kepentingan komersial, termasuk dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang masif di Jawa.

"Mendorong produksi pangan dan mencapai ketahanan pangan adalah mengembangkan family farming dan melindungi sawah di Jawa, bukan dengan food enterprise dan food estate di luar Jawa yang kini gencar dilakukan," tutur dia.

AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Penjelasan Lengkap soal PKS yang Absen di Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar