TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, menyatakan sudah menerima informasi bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, sengaja dijegal. Hal itu disampaikan oleh SBY dalam pidatonya pada sambutan rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 September 2023.

SBY menyatakan bahwa dirinya menerima banyak sekali informasi dalam hal pembentukan koalisi dan penentuan capres cawapres. Dia menyatakan bahwa sebagian dari informasi itu sudah terbukti.

Dia menyatakan diantaranya adalah upaya agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 pasangan saja.

"Jangan ada dusta diantara kita, ada itu," kata SBY

SBY juga menyatakan ada upaya agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan - yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - tak bisa ikut serta dalam Pilpres 2024.

Kemudian, SBY menyatakan bahwa dirinya sempat mendapatkan informasi bahwa ada upaya agar pasangan Anies Baswedan dan AHY yang sudah digaungkan sejak beberapa waktu lalu tak akan terwujud.

"Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi," kata dia. "Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata, Anies-AHY yang hampir matang untuk diluncurkan dan diketahui masyarakat luas itu terbukti bisa digagalkan."

Demokrat ditawarkan bentuk koalisi baru

Selain itu, SBY menyatakan mengetahui adanya upaya lobi dari seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi terhadap partainya. Menurut SBY, menteri tersebut menawarkan agar Partai Demokrat membentuk koalisi baru bersama PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Si menteri, menurut SBY, bahkan menyebut kode Pak Lurah yang kerap dianggap sebagai Jokowi.

"Yang bersangkutan menyatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah," kata SBY. "Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya."

Meskipun demikian, SBY tak mau menyebutkan siapa orang di belakangan upaya politik tingkat tinggi tersebut. Dia mengaku tak tahu siapa dalang di balik gerakan-gerakan itu semua namun dia yakin suatu saat nanti akan terungkap.

"Karena saya yakin, pada saatnya nanti semua akan terang benderang di hadapan rakyat Indonesia," kata Presiden Indonesia ke-6 tersebut.

Selanjutnya, Demokrat kecewa karena Anies pilih Muhaimin

<!--more-->

Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat ini digelar untuk mengambil sikap partai tersebut setelah Anies disebut menyetujui pilihan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, untuk menjadikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa keputusan itu diambil tanpa melibatkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan. Demokrat pun merasa kecewa karena sebelumnya Anies sempat menyampaikan akan memilih AHY sebagai cawapres.

Tak hanya itu, Riefky menyatakan bahwa Anies tak menyampaikan langsung keputusan itu kepada mereka, melainkan melalui anggota Tim 8 Sudirman Said.

Demokrat cabut dukungan terhadap Anies dan keluar dari Koalisi Perubahan

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, pun mengumumkan dua poin hasil rapat. Demokrat secara resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan dan tak lagi bergabung dalam Koalisi Perubahan.

"Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi saat menyampaikan hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat.