TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menanggapi perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dia menyebut koalisi yang dibentuk partainya bersama Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) saat ini semakin tidak jelas.

"Koalisi semakin tidak jelas, perubahan nama dilakukan secara mendadak tanpa dilakukan rembuk bersama PKB," katanya saat diskusi publik di Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 30 Agustus 2023.

Menurut dia, perubahan nama itu membuat partainya kaget. Padahal, menurut dia, belum ada pencabutan kesepakatan yang sebelumnya dibuat PKB dengan Gerindra dan tertuang dalam Piagam Sentul. Daniel menyatakan perubahan nama menjadi Koalisi Indonesia Maju itu juga belum dituangkan dalam piagam deklarasi.

Minta PKB tetap memegang peran kunci

Dia pun menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan perubahan nama itu. Syaratnya, PKB tetap memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan di koalisi itu.

"Tidak apa perubahan nama, asalkan kunci kesepakatan ada di kedua ketua partai yakni Gerindra dan PKB," kata Daniel.

PKB dan Gerindra merupakan dua penggagas awal Koalisi KIR. Koalisi itu semakin gemuk setelah bergabungnya Partai Golkar dan PAN pada 13 Agustus lalu. Belakangan Partai Bulan Bintang (PBB) ikut bergabung koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden itu.

Perubahan nama menjadi KIM sendiri baru dilakukan pada Senin lalu, 28 Agustus 2023. Prabowo menyatakan perubahan itu karena mereka ingin menyamakan dengan Kabinet Indonesia Maju yang bertugas di bawah pimpinan Presiden Jokowi saat ini.

Pasalnya, menurut Prabowo Subianto, kelima partai dalam koalisi itu bertekad melanjutkan program-program Presiden Jokowi.

Menanggapi pengumuman itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah.

"Saya akan melapor ke partai dulu,” ujar Muhaimin usai pertemuan para pemimpin partai koalisi.

Menurut Muhaimin Iskandar, dia tidak mempunyai hak untuk setuju atau tidak setuju atas pergantian nama itu. Tetapi, dia berkewajiban menjelaskan perubahan tersebut kepada PKB, termasuk terkait kelanjutan Piagam Sentul.