Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Lengser 5 September, Jokowi Belum Tahu Siapa Penggantinya

Rabu, 30 Agustus 2023 17:45 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno (kiri) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tengah) di sela-sela kunjungan kerja di SMK N Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program sekolah gratis berbasis asrama yang dirintis Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo sejak tahun 2014 dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan sekolah tersebut telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan industri di dalam maupun luar negeri untuk penyerapan tenaga kerja para lulusannya. ANTARA FOTO/Aji Styawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Penjabat Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo akan ditetapkan minggu ini. Hal tersebut dia sampaikan ketika kunjungan kerja di Kota Semarang pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Dia mengungkapkan belum menerima nama yang akan mengisi kursi Pj Gubernur Jawa Tengah. "Belum masuk ke meja saja. Nanti lewat mekanisme TPA (Tim Penilai Akhir)," kata Jokowi.

Presiden mengaku belum mengetahui siapa yang akan memimpin Jawa Tengah hingga terpilih gubernur baru hasil pemilihan kepala daerah tahun depan. "Paling lambat minggu ini kalau sudah masuk meja saya kita putuskan. Kalau ditanya siapa, belum tahu," ujarnya.

Masa kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir pada 5 September 2023. Dia telah menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah selama dua periode.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Tengah mengusulkan tiga nama sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah. "Hasto Wardoyo Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Tony Tribagus Spontana Kepala Badan Diklat Kejagung RI, dan Sumarno Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah," ujar Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto.

Advertising
Advertising

Dia menilai, ketiga nama tersebut dianggap mampu meneruskan program kerja Ganjar selama memimpin Jawa Tengah. "Kami usulkan ke Presiden melalui Kementerian dalam negeri," katanya.

Sumanto menyebut, ada sejumlah program di Jawa Tengah yang masih perlu penanganan sepeninggal Ganjar. Antara lain infrastruktur, kemiskinan, dan stunting.

Di ujung masa kepemimpinannya, Ganjar beberapa kali menyampaikan salam perpisahan. "Nanti tanggal 5 September, sudah selesai tugas saya menjadi Gubernur Jawa Tengah. Mudah-mudahan gubernur pengganti saya nanti, lebih hebat, jauh lebih perhatian pada masyarakat," ucap bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Pilihan Editor: Menanti Debat Bacapres, BEM UI Sebut Undangan Fisik Sudah Dikirim ke Rumah Pemenangan Masing-masing Kandidat

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

2 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

3 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

Baliho Bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad Naik Vespa ke Omah Gedeh, Maju Pilkada Jawa Tengah?

3 jam lalu

Baliho Bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad Naik Vespa ke Omah Gedeh, Maju Pilkada Jawa Tengah?

Baliho bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad mengenakan jaket warna coklat dan celana krem tanpa mengenakan helm menuju kantor Gubernur Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

4 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

8 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

16 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

17 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

18 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

19 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya