Jabatan Baru dari Jokowi, Luhut Pandjaitan Pimpin Penanganan Polusi Udara DKI Jakarta dan Sekitarnya

Rabu, 30 Agustus 2023 16:27 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya, pada Senin, 28 Agustus 2023, . Sebelumnya, Jokowi sudah memanggil Luhut bersama Heru Budi Hartono dan Ridwan Kamil ke Istana Negara untuk rapat tentang penanganan polusi udara di Jakarta.

Menteri LHK Siti Nurbaya usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan mengabarkannya. "Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinves," kata Siti.

Luhut Pandjaitan angkat bicara mengenai polusi udara. Ia memastikan pemerintah akan mengambil langkah terpadu untuk mengurangi polusi tersebut.

"Karena perubahan cuaca itu besar, ini adalah musuh kita ramai-ramai. Mungkin kalau bahasa kerennya, itu war against pollution atau peperangan melawan polusi. Jangan ada motong-motong pohon atau deforestasi lagi," katanya, saat melakukan kunjungan kerja ke Hulu DAS Citarum di Desa Ciminyak, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 29 Agustus 2023.

Luhut kerap dipilih Jokowi untuk menangani beberapa permasalahan krusial di Indonesia, tak kurang dari 17 jabatan diembannya. Sebelum ditunjuk menangani persoalan polusi udara di DKI jakarta dan sekitarnya, ditunjuk menjadi Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sejak 18 Juni 2023. Perintah tersebut tertuang dalam Perpres No. 39 Tahun 2023.

Advertising
Advertising

Berikut beberapa deretan jabatan Luhut yang diberikan Jokowi, yaitu:

1. Kepala Staf Kepresidenan

Luhut pernah menjadi Kepala Staf Kepresidenan pertama pemerintahan Jokowi-JK yang dilantik pada Desember 2014.

2. Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)

Belum ada satu tahun menjadi Kepala Staf Kepresidenan, pada 12 Agustus 2015, Luhut sudah dilantik menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno menjadi Menko Polhukam.

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)

Luhut sudah menjadi Menteri Kemaritiman pada 2016 dan dipertahankan hingga periode kedua Jokowi sampai sekarang. Jokowi meminta Luhut menyelesaikan masalah refinery dan petrokimia dalam beberapa tahun ke depan, sebagaimana terangkum Antaranews.

4. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Sesuai Keputusan Presiden nomor 24/2018, Luhut ditunjuk sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan yang bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri ini.

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

Saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman, Luhut diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim menggantikan Arcandra Tahar.

6. Menteri Perhubungan Ad Interim

Luhut juga ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Budi Karya Sumadi pada 2020 silam.

7. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Luhut ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan November pada 2020 lalu menggantikan Edhy Prabowo karena terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster.

8. Koordinator PPKM Jawa-Bali

Mengacu Tempo.co, pada akhir Juni 2021, Luhut diberikan amanah menjadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

9. Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sesuai Peraturan Presiden nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

10. Ketua Tim Gerakan Nasional BBI

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada September 2021.

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Penunjukkan Luhut sebagai komite kereta cepat oleh Jokowi ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 93/2021.

12. Ketua Dewan SDA Nasional

Sebagai Ketua Dewan SDA Nasional, Luhut bertanggung jawab melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian bidang kemaritiman dan investasi.

13. Ketua Pengarah Satgas Sawit

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 9/2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Luhut yang menjabat sebagai Menko Marves juga menjadi Ketua Pengarah.

14. Ketua Satgasus Percepatan Realisasi Investasi di IKN

Pemerintah telah membentuk task force khusus yang dinahkodai Luhut untuk mempercepat investasi di IKN.

RACHEL FARAHDIBA R I SDA | TIM TEMPO.CO

Pilihan Editor: Tambah Lagi, Ini Deretan Jabatan Luhut Selama Era Pemerintahan Jokowi

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

5 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

6 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

6 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

7 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

10 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

13 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

14 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

15 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya