Masalah HAM di Papua Dianggap Masih Buruk, Penegakan Hukumnya Kurang

Rabu, 30 Agustus 2023 15:17 WIB

Mathius Murib selaku Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan (PAK) HAM Papua menyampaikan pendapatnya dalam Diskusi Terfokus Rekomendasi UPR Komnas HAM Siklus ke-4, yang dilaksanakan via daring melalui Zoom pada Rabu, 30 Agustus 2023. Tempo/I Gusti Ayu Putu Puspasari

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan (PAK) HAM Papua Mathius Murib menyatakan masalah HAM di Papua itu saat ini bukannya membaik, melainkan menjadi tambah rumit atau buruk. Misalnya, kata dia, tindak kekerasan yang terus meningkat dan penyanderaan yang masih terus terjadi.

Selain itu, para pembela HAM di Papua masih memiliki risiko yang besar untuk mendapat tindak kekerasan, seperti diteror, diintimidasi, dan diancam. Mathius mengatakan bahwa itu merupakan risiko bagi yang memang bekerja untuk kemajuan serta penegakan HAM.

“Kekerasannya meningkat, sandera masih ada, semua pendekatan yang dilakukan juga belum sesuai dengan semangat HAM,” ujar Mathius dalam Diskusi Terfokus Rekomendasi UPR (Universal Periodic Review) Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) ke-4, Rabu, 30 Agustus 2023.

Meski besar risiko yang dihadapi, Mathius menyatakan bersama aktivis HAM di Papua masih semangat memperjuangkan penegakan hak asasi di Bumi Cenderawasih itu. Sayangnya, hal ini belum sinkron dengan aturan dalam rangka penegakan hukumnya. Sehingga justru yang terjadi adalah banyak kasus pelanggaran HAM di Papua yang akhirnya tidak tuntas.

“Mungkin itu menjadi PR internal, tapi menurut saya itu tetap penting karena kepercayaan publik terutama kami sebagai pembela HAM dan korban yang mencari keadilan itu begitu sulit kami yakinkan," ujar Mathius. Para korban, menurut dia, selalu mereka bertanya, bagaimana dengan nasib kasus mereka yang lalu.

Advertising
Advertising

"Kenapa tidak selesai, kami dapat apa? Ini selalu menjadi dilema sehingga kami perlu meyakinkan korban untuk tetap semangat dan bersuara dengan penegakan hukum yang tidak tuntas,” ujarnya melalui video conference.

Mathius menegaskan mensinkronisasi dan mengharmonisasi sistem hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu dicari jalan keluarnya. “Sehingga ke depan kita berharap ada hakim yang baik, ada jaksa yang baik, yang bisa menerjemahkan semangat kerja Komnas HAM. Sehingga perkara HAM itu bisa tuntas,” ujar Mathius.

I GUSTI AYU PUTU PUSPASARI

Pilihan Editor: OPM Serang Kamp Pendulangan Emas di Papua Pegunungan, Klaim Bunuh 2 Polisi

Berita terkait

TPNPB-OPM Belum Terima Informasi Atas Tudingan Polda Papua yang Menyebut KKB Bunuh Warga Sipil

1 jam lalu

TPNPB-OPM Belum Terima Informasi Atas Tudingan Polda Papua yang Menyebut KKB Bunuh Warga Sipil

TPNPB-OPM belum merespons tudingan Polda Papua bahwa pembunuhan terhadap warga sipil Boki Ugipa adalah tindakan KKB.

Baca Selengkapnya

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

7 jam lalu

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

Calon suami Ayu Ting Ting dan Satgas Yonif 509 Kostrad melakukan program Koteka Barbershop. Apa tugas dan fungsi utama Kostrad?

Baca Selengkapnya

Calon Suami Ayu Ting Ting dan Jajaran Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Kegiatan Koteka Barbershop

8 jam lalu

Calon Suami Ayu Ting Ting dan Jajaran Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Kegiatan Koteka Barbershop

Calon suami Ayu Ting Ting, Muhammad Fardhana yang tergabung dalam Satgas Yonif 509 Kostrad mengadakan kegiatan Koteka Barbershop. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

1 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

1 hari lalu

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

Hakim Kanada menegaskan Universitas McGill tidak dapat membuktikan terjadi kekerasan dalam demo pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

1 hari lalu

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani akui ada anggota TNI-Polri jual amunisi ke KKB. Berikut beberapa kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

2 hari lalu

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

Para tersangka korupsi Gereja Kingmi Mile 32 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya Rp 11, 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Sah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik

2 hari lalu

Sah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik

Suharto menggantikan Sunarto yang dilantik menjadi Ketua MA Bidang Yudisial pada 3 April 2024.

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

2 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

7 Korban Luka Berat Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Dirawat di ICU RSUI

3 hari lalu

7 Korban Luka Berat Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Dirawat di ICU RSUI

Direktur Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Astuti Giantini mengungkapkan pihaknya merawat 7 korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana yang mengalami luka berat.

Baca Selengkapnya