Soal Nama Pj Gubernur Pengganti Ganjar, Jokowi: Belum Masuk ke Meja Saya

Rabu, 30 Agustus 2023 10:06 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan operasi LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. LRT Jabodebek dijadwalkan mulai beroperasi pada Senin di 18 stasiun yaitu yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat dan Jatimulya. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sampai saat ini belum menerima nama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Ganjar bakal lengser pada 6 September 2023 atau pekan depan.

"Belum, belum masuk ke meja saya," kata Jokowi di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023.

Jokowi menjelaskan pemilihan Pj Gubernur nantinya bakal dilakukan melalui persidangan Tim Penilai Akhir (TPA). Jokowi berharap proses tersebut bisa selesai secepatnya.

"Ya paling lambat minggu ini mungkin (selesai), kalau sudah masuk ke meja saya kita putuskan. Belum (tahu calonnya), tapi kalau ditanya siapa, belum tahu," kata Jokowi.

Selain Ganjar Pranowo, terdapat 85 kepala daerah yang bakal menanggalkan jabatannya pada September 2023. Sebanyak 10 di antaranya merupakan pejabat gubernur, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi.

Advertising
Advertising

Kemudian Gubernur Sulawesi Utara Ali Mazi, Gubernur NTB Zulkifliemansyah, Gubernur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan mengatakan Presiden Jokowi belum menunjuk Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan hingga November 2024. Walaupun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tiap provinsi tersebut sudah mengirimkan tiga nama usulan Pj Gubernur.

"Kami sedang menunggu waktu untuk sidang Tim Penilaian Akhir (TPA) yang nanti akan dipimpin langsung presiden, dan dihadiri menteri-menteri terakit dan kepala lembaga. Semoga sidang TPA bisa dilaksanakan sebelum akhir masa jabatan kepala daerah," kata Benny.

Menurut dia, Kemendagri sudah menggelar pemeriksaan awal yang dipimpin Sekjen dan dihadiri pejabat setara eselon I lembaga tersebut. Kemendagri juga melakukan pemeriksaan profil terhadap setiap calon untuk memastikan terpenuhinya seluruh syarat menjadi seorang Pj gubernur.

"Penilaian, pandangan, data, serta informasi terhadap masing-masing calon. Itu sudah selesai dilaksanakan," kata Benny.

M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu Didesak Mundur, Ini Alasannya

Berita terkait

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

12 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

Baliho Bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad Naik Vespa ke Omah Gedeh, Maju Pilkada Jawa Tengah?

56 menit lalu

Baliho Bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad Naik Vespa ke Omah Gedeh, Maju Pilkada Jawa Tengah?

Baliho bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad mengenakan jaket warna coklat dan celana krem tanpa mengenakan helm menuju kantor Gubernur Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya