TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai perlu revolusi total Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan menghapus lembaga antirasuah karena dianggap tak efektif. Respon Kurnia ini menanggapi pernyataan Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri yang pernah meminta kepada Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi menghapus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kurnia menyebutkan bahwa pemicu kinerja KPK tidak efektif tak lepas dari peran partai politik. Ia mencontohkan revisi UU KPK yang malah mengebiri hingga terpilihnya pimpinan KPK penuh kontroversi.

"Mestinya Bu Mega memahami bahwa biang kerok yang menyebabkan kinerja KPK tak efektif ya karena ulah partai politik sendiri," katanya xaat dihubungi Sabtu, 26 Agustus 2023.

Kurnia menjelaskan, upaya yang ditempuh untuk melakukan revolusi total pada KPK dengan mengembalikan UU KPK seperti sebelumnya. "Dan merombak total struktur Pimpinan KPK," ujarnya.

Kurnia lantas menyarankan daripada meributkan pembubaran KPK lebih baik fokus terhadap penuntaskan kasus korupsi. Ia juga menyebutkan agar Megawati turut mendesak KPK menyelesaikan kasus korupsi yang menjerat partainya.

"Sebaiknya Bu Mega ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara, misalnya, menangkap Harun Masiku," ucap Kurnia.

Sebelumnya, Megawati mengaku dirinya pernah meminta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membubarkan Komsisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dia menilai keberadaan KPK tidak efektif menangani korupsi.

"Udah deh bubarin aja KPK itu pak. Jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng," ujar Mega di acara acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.

Megawati menyikapi banyak kasus korupsi dan mengimbau politikus melihat masyarakat yang kesusahan. "Hayo kalian pergi lah ke bawah. Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga," kata dia.

Tak hanya itu, Megawati juga menyinggung penegak hukum tidak menjalankan hukum yang sudah ada sebagaimana yang sudah dibuat. "Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya," ujar Megawati.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto lantas membantah pernyataan ketua umumnya tersebut. Menurut Hasto, pernyataan Megawati itu dipelintir. Dia menilai pelintiran itu dilakukan untuk menjelek-jelekkan putri dari proklamator Sukarno tersebut dan partainya.

"Jadi pernyataan sebenarnya dari Ibu Megawati, beliaulah yang mendirikan KPK, upaya pemberantasan korupsi itu terus-menerus dilakukan dengan segala upaya tetapi itu masih menjadi persoalan pokok dari bangsa kita," kata Hasto di Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. "Sehingga Ibu Mega ingin menegaskan, kalau begitu jangan dong, sekedar komisi yang setiap saat (bergerak) karena komisi ini sifatnya bukan permanen."


Pilihan Editor: Tanggapi Usulan KPK Dibubarkan, Jokowi: Lembaganya Bagus, Tiap Bulan Ada OTT