TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal membagi pemberian vaksinasi Covid-19 menjadi dua kategori yakni imunisasi program dan imunisasi pilihan.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menyatakan bagi penerima imunisasi program, maka vaksinasi diberikan secara cuma-cuma atau gratis sementara imunisasi pilihan akan dikenakan biaya.

"Kalau dalam imunisasi program tidak berbayar, alias gratis. Kalau dalam (kategori) imunisasi pilihan akan berbayar,” kata Prima melalui keterangan resminya, Selasa 22 Agustus 2023.

Prima menjelaskan, ada beberapa kelompok masyarakat yang nantinya akan masuk pada kriteria penerima program imunisasi Covid-19, yakni kelompok masyarakat berisiko tinggi kematian dan berisiko lainnya yang memerlukan perhatian.

"Kelompok masyarakat berisiko tinggi kematian dan penyakit parah akibat infeksi Covid-19 yaitu kelompok masyarakat lanjut usia dan dewasa muda yang memiliki komorbid dan obesitas berat," ujar Prima.

Kedua adalah kelompok berisiko lainnya yang memerlukan perhatian yaitu usia dewasa, remaja usia 12 tahun ke atas dengan kondisi immunocompromised sedang sampai berat, wanita hamil dan tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan.

Prima mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Masa Endemi, kebijakan tentang vaksinasi ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024.

"Untuk masyarakat yang tidak masuk ke dalam kategori penerima program imunisasi Covid-19 maka masuk kelompok kategori imunisasi pilihan. Sehingga apabila akan melakukan vaksinasi Covid-19 pada tahun depan akan dikenakan biaya," kata Prima.

Prima mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bertanggungjawab dalam hal pengadaan dan pemberian imunisasi mulai dari dosis primer hingga dosis booster kedua.

"Vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan hingga 31 Desember maupun program imunisasi yang akan dimulai pada Januari 2024 semuanya akan menggunakan vaksin produksi dalam negeri yang sudah terjamin keamanannya dan juga kehalalannya," kata Prima.

Pilihan Editor: Budiman Sudjatmiko Jawab Soal Kemungkinan Dia Dipecat dari PDIP: Siap Tidak Siap Harus Siap