TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menduga munculnya kritik terhadap program Food Estate yang digarap oleh Prabowo Subianto lantaran elektabilitas Menteri Pertahanan itu sedang tinggi. Kritik tajam soal Food Estate ini salah satunya dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Saya memahami, di tengah baiknya posisi Pak Prabowo dan Partai Gerindra dari sisi kepercayaan publik yang tercermin dari baiknya tingkat elektabilitas, kritik tak berdasar ini dapat untuk menurunkan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra," ujar Dasco dalam keterangannya, Senin, 21 Agustus 2023.

Dasco menyebut pihak yang melontarkan kritik terhadap Prabowo merupakan pengurus partai politik dan memiliki perwakilan di parlemen. Seharusnya, kata dia, perwakilan partai tersebut menanyakan langsung soal progres program ini kepada anggota badan anggaran atau anggota komisi yang berhubungan dengan Kementerian Pertahanan dari fraksinya.

"Apakah ada uang negara yang telah dipakai dalam program Food Estate ini melalui Kementerian Pertahanan? Atau sampai sejauh mana program Food Estate ini dijalankan oleh Kementerian Pertahanan? Kenapa kritik ini disampaikan ke publik hanya berdasar asumsi?" kata Dasco.

Meski begitu, Dasco menyatakan partainya tidak alergi dengan kritik. Namun ia menyayangkan kritik yang dikeluarkan hanya bersandar pada asumsi dan dapat menjadi pendidikan politik yang buruk untuk publik. "Mari kita berpolitik dengan rasional dan berbasis pada data, guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat," kata Dasco.

Klaim Tak ada Uang Negara Terpakai

Dasco menyebut Prabowo Subianto kini tengah melibatkan akademisi, anak muda, dan pihak swasta untuk melakukan riset menanam di lahan Food Estate yang berpasir. Dasco mengklaim lahan berpasir ini membuat lahan seluas 6.600 hektare yang seharusnya ditanami singkong, sampai sekarang baru tercapai 10 persennya saja atau 660 hektare.

Selama proses riset dan formula menanam di lahan berpasir tersebut, Dasco mengklaim sampai sekarang tidak ada uang negara yang terpakai. "Saat ini, sudah ditemukan formula yang diperoleh dari hasil riset yang akan diimplementasikan menjadi prototipe Food Estate tanaman singkong. Semua proses ini dilakukan dengan tanpa memakai uang negara 1 rupiah pun. Saya ulangi tanpa memakai uang negara 1 rupiah pun," kata Sufmi Dasco.

PDIP Sebut Kepentingan Pribadi di Food Estate

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan terdapat kepentingan pribadi dalam implementasi program Food Estate. Hasto menyinggung soal PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program Food Estate Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo.

"Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga (anggota) partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," kata Hasto.

Berdasarkan penelusuran Tempo pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, "Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia."

Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP). Pengurus yayasan tersebut di antaranya orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Hasto menyebutkan PDIP pada dasarnya sangat mendukung program Food Estate. Menurut Hasto, program itu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan di bidang pangan. "Jadi kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus hanya implementasinya sama dengan infrastruktur itu bagus. Nah kebijakan bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto.

Sampai kini, kata Hasto, partainya tengah melakukan kajian-kajian lebih lanjut perihal Food Estate ini. Bahkan menurut pengakuan Hasto, pihaknya dibantu Non Govermental Organtion (NGO) melakukan kajian. "Ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan akan menyiapkan ya berbagai data-data ya terkait dengan implementasi yang tidak baik bagi kebijakan yang sebenarnya bagus," kata dia.

Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa proyek Food Estate yang masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. "Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Food Estate masuk ke dalam prioritas strategis dan pemerintah memberi anggaran sebesar Rp. 235,46 miliar. Dalam hal ini proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang digarap pemerintah Jokowi merupakan tanggung jawab Menhan Prabowo Subianto.

M JULNIS FIRMANSYAH I TIKA AYU

Pilihan Editor: Hasto Sebut PDIP Tidak Tolerir Tindakan Indisipliner: Sanksi untuk Budiman Sudjatmiko Diumumkan Senin