INFO NASIONAL - Presiden Joko Widodo membungkuk sedikit di atas panggung dalam Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, pada Jumat sore, 18 Agustus 2023. Setelah memberi hormat kepada ratusan pengunjung peringatan Hari Konstitusi dan Ulang Tahun ke-78 MPR RI, ia langsung menuju podium.

“Selamat Hari Konstitusi dan Selamat Ulang Tahun ke-78 MPR RI. Peringatan ini merupakan momentum yang strategis untuk mendiskusikan strategi bangsa dalam mencapai cita-cita di tengah kondisi dunia yang sering tidak terduga dan penuh ketidakpastian,” kata Jokowi membuka pidatonya.

Ia kemudian menjabarkan tentang visi bangsa ini yang ingin mencapai negara yang adil dan makmur, negara yang maju dan meraih kesejahteraan. “Namun, menurut saya, untuk mengeksekusinya harus jelas tolok ukurnya,” ujarnya.

Jokowi kemudian mempertanyakan, apakah tolok ukur tersebut berupa pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, turunnya tingkat pengangguran, atau angka kemiskinan, atau mencakup semuanya.

Jokowi tidak ingin visi sebuah negara hanya sekedar bahasa normatif, bahasa indah, dan hanya di awang-awang. Presiden ingin agar visi tersebut membumi, taktis, dan jelas mulai dari tolok ukurnya, strateginya, hingga target waktu pencapaiannya. “Karena visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya itu namanya jargon politik," ucapnya.

"Ini penting agar rakyat kita bisa memahami ke mana arah bangsa ini akan pergi? Ke mana tujuannya? Sehingga rakyat bisa berpartisipasi dan rakyat merasa memiliki.”

Karena itu, Jokowi mengapresiasi rencana MPR melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk mengawal arah pembangunan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Namun sekali lagi, ia meminta parlemen tetap mencermati perubahan dunia yang sangat cepat. Dengan demikian, parlemen harus berlaku fleksibel, tidak kaku terhadap ketetapan yang sudah dibuat.

“Sekarang kita harus lebih baik dibanding negara lain, dibanding kompetitor. Kita harus lirik kanan kiri. Oh, negara tersebut ambil tindakan seperti itu, berarti kita harus lebih baik,” kata Jokowi.

Presiden mencontohkan, Thailand memberi subsidi untuk mobil listrik sebesar Rp 68 juta. Karena itu, Indonesia mengucurkan dana lebih besar, Rp 70 juta. Subsidi yang diberikan pemerintah tersebut berupa insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang sudah berlaku sejak 1 April 2023. Dengan demikian masyarakat yang mau membeli mobil listrik hanya perlu menanggung PPN sebesar 1 persen, sedangkan 10 persen sisanya dibayarkan pemerintah.

Selain menyampaikan pidato, Presiden Joko Widodo juga melakukan prosesi pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (*)