TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa proyek food estate yang dicanangkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.

"Dalam praktek pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate masuk ke dalam prioritas strategis dan pemerintah memberi anggaran sebesar Rp. 235,46 miliar.

Dalam hal ini proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang digarap pemerintah Jokowi merupakan tanggung jawab Menhan Prabowo. Program pertanian tersebut memiliki skala yang besar dan didahului dengan penggundulan hutan yang dapat merusak ekosistem.

Pembangunan lumbung pangan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan di tengah pandemi virus corona dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) beberapa waktu yang lalu.

Bagaimana tidak geram dengan respons tersebut, alih-alih Muzani mengatakan untuk Hasto tidak melihat sepotong atau setengah dari program yang disampaikan di ketahanan pangan nasional.

Ketua Fraksi di Partai Gerindra sendiri menegaskan bahwa program food estate merupakan pengejawantahan dari visi misi presiden Jokowi, sebab dalam visi misi menteri di negara menganut sistem presidensial seperti halnya di Indonesia sendiri.

Hasto pun menanggapi bahwa pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat dana hasil kejahatan lingkungan sebesar 1 triliun yang mengalir ke partai politik dan membiayai kegiatan pemenangan pemilu pada 2024.

Program food estate sendiri diusung Jokowi pada awal periode kedua dalam kepemimpinannya, proyek strategis nasional (PSN) yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pada tahun 2020-2024.

Dalam proyek sentra produksi pangan tersebut, terlaksanakannya sejumlah provinsi seperti kalimantan tengah, ntt, papua selatan, dan sumatera utara. Jokowi memerintahkan untuk beberapa pemerintah menjalankan proyek tersebut.

Leading sector proyek tersebut ditugaskan oleh kementrian pertanian yang dipimpin politikus Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang diketuai Ketua Umum Gerindra, Prabowo yang akan menjadi back up dan akan tetap fokus untuk mengurus lahan singkong.

Kejahatan lingkungan merupakan akibat dari penyalahgunaan proyek food estate, disebut Hasto yang menyatakan bahwa program PDIP yang merawat pertiwi. Dengan jejak yang ia punya, masyarakat yang memilih untuk mempunyai pemimpin juga yang memiliki jejak merawat bumi.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menampik pernyataan Kepala Komisi IV DPR yang menilai program food estate gagal. Menurut dia, megaproyek food estate masih anyar sehingga tidak bisa dinilai dalam jangka waktu yang singkat.

"Jadi belum bisa dikatakan gagal, tetapi butuh waktu untuk membuktikan bahwa pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu. Minimum itu dilihat 6 sampai 7 kali musim panen," kata dia saat ditemui di The Westin Jakarta pada Rabu, 12 Juli 2023.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan Perpres untuk proyek strategis nasional (PSN) food estate. Menurutnya, proyek ini penting untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

"Lokasinya ada di Kalimantan. Kami sudah melakukan AOI (area of interest," kata Wahyu di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 14 Juli 2023.

Wahyu mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi menjadi lokasi proyek ini. Selain Kalimantan, Sumatera Utara juga masuk radar. "Mungkin juga di beberapa lokasi lain yang menjadi arahan Presiden. Ini yang nanti kami coba masukkan di Perpres tersebut," kata Wahyu.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan pemerintah mesti menjadikan kegagalan program food estate sebagai pembelajaran penting untuk memperbaiki program ini di masa depan. Apalagi food estate yang dirintis sejak 1990-an hingga saat ini belum ada yang berhasil.

“Program food estate tidak bisa dikejar-kejar dengan cara ‘kerja, kerja kerja’ lalu menghasilkan seperti sulapan,” kata Khudori melalui pesan tertulis pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Khudori berujar, keberhasilan program food estate membutuhkan waktu, teknologi tertentu, hingga tenaga lapangan yang cukup dan cakap. Pasalnya, selain lahan bukaan baru, lahan-lahan lokasi food estate itu lahan kelas 2, kelas 3, bahkan 4. Tingkat kesuburannya jauh lebih rendah dari lahan-lahan di Jawa.

Di sisi lain, kata Khudori, produksi dari lahan berbeda dengan produksi manufaktur yang sepenuhnya bisa dikontrol. Produksi di lahan ada banyak variabel yang tidak bisa dikontrol. Selama ini, menurut dia, kegagalan program food estate disebabkan lantaran program digarap serampangan. Mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I SDA I TIM TEMPO.CO

Pilihan Editor: Pengamat Sebut Keberhasilan Food Estate Butuh Waktu, Tak Bisa Dikejar dengan Cara Kerja-Kerja-Kerja