TEMPO.CO, Jakarta - Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88 Polri menangkap satu orang terduga teroris yang diduga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT KAI di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 14 Agustus 2023. Densus 88 diduga telah menahan satu terduga teroris di Bekasi.

Juru bicara Densus 88, Komisaris Besar Aswin Siregar, membenarkan tentang penangkapan tersebut. “Status dan pekerjaannya sementara dalam pendalaman,” kata Aswin saat dihubungi, Senin, 14 Agustus 2023.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, juga mengkonfirmasi penangkapan ini. Ramadhan mengatakan satu terduga teroris yang ditangkap berinisial DE. DE ditangkap Densus 88 di rumahnya di Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, pukul 13.17 WIB.

“DE merupakan salah satu pendukung ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad dan menyerukan agar bersatu dalam tujuan berjihad melalui Facebook,” kata Ramadhan saat dihubungi.

Peran terduga teroris pegawai BUMN

Ramadhan mengatakan DE berperan mengirimkan unggahan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk Bahasa Arab dan Indonesia kepada pemimpin Islamic State (ISIS) Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi. “DE diduga memiliki senjata api rakitan dan erlibat penggalangan dana,” kata Ramadhan.

Selain itu, DE juga menjadi admin dan pembuat beberapa kanal Telegram Arsip Film Dokumenter dan Breaking News. Kanal Telegram ini merupakan kanal pembaruan informasi teror global yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Setelah menahan DE, Densus 88 juga menggeledah kediaman dan melakukan interogasi terhadapnya.<!--more-->

Anggota DPR: program deradikalisasi di BUMN tak berjalan maksimal

Menanggapi penangkapan ini, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa program deradikalisasi di lingkungan BUMN tidak berjalan maksimal. Ia menyarankan agar BUMN segera melakukan upaya preventif dan pembinaan agar karyawannya tak terlibat dalam kegiatan radikal.

"Kalau tidak mau dikatakan gagal, atas dasar hal ini harus menjadi perhatian bagi Kementerian BUMN untuk melakukan langkah preventif dan pembinaan terhadap jajaran pegawai BUMN agar tidak terpapar radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme," katanya dalam rilis tertulis, Selasa, 15 Agustus 2023.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan bahwa tertangkapnya pegawai PT KAI berinisial DE, dalam kasus terorisme itu membuka kesadaran kita semua bahwa aksi terorisme yang mengancam keutuhan NKRI masih ada.

Sayangkan aksi terorisme di instansi pemerintahan

Awiek menyayangkan paparan terorisme ini justru terjadi di instansi pemerintahan. "Yang seharusnya menjadi terdepan dalam membantu memerangi terorisme," kata dia.

Sehingga Awiek menyimpulkan temuan Densus ini menjadi konfirmasi bahwa banyak pegawai di lingkungan BUMN terpapar radikalisme yang patut diduga sebagai cikal-bakal terorisme.

Awiek juga menyinggung Menteri BUMN Erick Thohir untuk lebih concern mengatasi permasalahan ini. Ia menyebut jangan sampai ada legitimasi bahwa BUMN merupakan sarang benih terorisme.

"Menteri BUMN Erick Thohir sebaiknya harus lebih serius memperhatikan masalah ini jangan sampai lingkungan BUMN dicap menjadi salah satu sarang tumbuhnya benih2 terorisme. Jangan sampai ikut terlena dengan hiruk-pikuk politik menjelang 2024," kata dia. <!--more-->

BPIP bakal gelar pendidikan Pancasila

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut pihaknya bakal melakukan Pendidikan Eksekutif Nasional kepada para PNS dan pegawai di BUMN. Pendidikan Pancasila tersebut untuk menangkal bibit radikalisme seperti yang terjadi pada salah satu pegawai di BUMN.

"Program ini jadi kalau saya tidak salah 12 September kita lakukan. Ini kita mulai dari eselon 1. Di satu sisi nanti baru kita juga akan melatih trainers of trainers (TOT). TOT itu nanti mulai dari guru dosen dari level atas sampai ke SD," kata Yudian di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2023.

Yudian menyebut TOT nantinya bakal berupa training beberapa hari seperti yang diberikan Lemhanas RI kepada para PNS. Ia menyebut materi pelatihan itu nantinya bakal berbentuk seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

"Untuk para pejabat karena mereka punya sumpah jabatan, itu ada tanda petik pendekatan indoktrinasinya. Jadi kalau anda siap jadi PNS, jadi pejabat, ya harus siap menerima Pancasila," kata Yudian.

M JULNIS FIRMANSYAH | EKA YUDHA SAPUTRA | TIKA AYU

Pilihan Editor: Ragam Tafsir Pernyataan Jokowi soal Kaesang yang Tak Maju Pilkada Depok, Belum Final?