Menteri dari Golkar Akrab Usai Rapat Paripurna, Airlangga: Ini Konsolidasi

Rabu, 9 Agustus 2023 14:13 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Golkar menunjukkan keakraban saat mengikuti Rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Agustus 2023. Usai rapat tersebut, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tampak diajak Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berfoto bersama Menpora Dito Ariotejo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Mereka memilih miniatur Istana Negara di IKN untuk berfoto sembari mengepalkan tangan bersama. Ketika ditanya ihwal kekompakan tersebut, Airlangga hanya tersenyum. "Ini konsolidasi, difoto ga tadi?" kata Airlangga, Rabu, 9 Agustus 2023.

Bahlil membenarkan pernyataan Airlangga. "Kita mau konsolidasi," kata dia.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut ada permintaan dari para sesepuh partai berlambang pohon beringin tersebut agar Airlangga diganti pasca elektabilitasnya yang tak kunjung naik menjelang Pilpres 2024. Selain Dewan Pakar, penilaian agar Airlangga diganti juga Hisjam klaim disampaikan oleh tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

Hisjam menyebut ada beberapa kandidat yang dinilai bisa menggantikan Airlangga. Mereka antara lain Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bamsoet.

Advertising
Advertising

Selain itu, Ridwan menyebut alasan meminta Airlangga Hartarto mengundurkan diri karena pemeriksaan Menko Perekonomian itu oleh Kejaksaan Agung. Airlangga diperiksa dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah dan dianggap Ridwan sebagai indikasi tidak bersih yang bisa berdampak terhadap partai.

Menurut Ridwan, pengunduran diri oleh Airlangga ini langkah yang tepat. Selain bisa menggunakan waktu untuk memperbaiki diri, Airlangga juga bisa menyelamatkan partai beringin yang sebentar lagi mengikuti Pemilu 2024. "Airlangga harus mundur dari Ketum Partai Golkar,” kata Ridwan di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.

Ridwan menyatakan, Airlangga dulunya didapuk menjadi ketum melalui hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang kala itu terjerat kasus korupsi E-KTP. Komitmen Airlangga saat itu, kata Ridwan, adalah menjadikan Golkar sebagai partai yang bersih. “Kalau sudah dipanggil kejaksaan 12 jam, apa itu masih bisa dikatakan bersih?” kata dia.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA

Pilihan Editor: Ketua GMPG Sebut Kekerasan di Acara Diskusi Mencoreng Nilai-nilai Partai Golkar

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

7 jam lalu

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

Bendesa Adat Berawa Ketut Riana diduga memeras pengusaha yang membutuhkan rekomendasi perizinan investasi

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

8 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

9 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

12 jam lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

15 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

15 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya