Harun Masiku Buron KPK Lebih 3 Tahun, Polri Pastikan Masih di Tanah Air

Senin, 7 Agustus 2023 16:31 WIB

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020 lalu. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim gagal menangkap lantaran dia diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian. Terhitung sejak 30 Juli 2021 lalu, Harun kemudian menjadi buronan internasional. Tak tanggung-tanggung, Interpol bahkan telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Harun Masiku masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 17 Januari 2020. Berarti lebih dari 3 tahun, Harun masih juga belum tertangkap. Sementara Polri memastikan Harun masih berada d Tanah Air.

Perjalanan kasus Harun Masiku

Tak hanya menjadi buronan KPK, Harun juga telah resmi ditetapkan menjadi buronan internasional sejak 30 Juli 2021. Pengumuman itu disampaikan KPK setelah mendapat informasi dari Interpol bahwa telah menerbitkan red notice untuk Harun.

Adapun Harun ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. KPK menetapkan Harun sebagai tersangka pemberi suap pada Januari 2020.

Dugaan suap yang diberikan Harun dengan maksud agar Wahyu memudahkan langkah politikus PDIP itu bisa melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR jalur penggantian antarwaktu (PAW).

Berdasarkan catatan Tempo, perburuan terhadap Harun ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Dalam operasi senyap itu, Tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat sebagai tersangka.

Advertising
Advertising

Para tersangka itu adalah Harun Masiku, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saeful Bahri.

Diketahui, Harun sudah menghilang sejak OTT itu berlangsung. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim gagal menangkap karena diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta KPK saat itu meyakini Harun berada di Singapura sejak sehari sebelum OTT digelar. Otoritas setempat menyebut Harun belum kembali ke Indonesia.

Namun penelusuran Tempo menemukan bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia. Hasil penelusuran Tempo tersebut bolak-balik dibantah Kemenkumham saat itu. Belakangan Kemenkumham mengakui Harun sudah pulang ke Indonesia. Pihak imigrasi beralasan ada kesalahan sistem di bandara sehingga kepulangan Harun tak terlacak.

Awal mula perkara suap

Perkara dugaan suap ini bermula ketika calon legislatif (caleg) PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal. Nazarudin memperoleh suara terbanyak di Dapil itu.

Namun, karena dia meninggal, KPU memutuskan mengalihkan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Riezky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di Dapil I Sumatera Selatan.

Selanjutnya: Rapat Pleno PDIP menginginkan agar…

<!--more-->

Akan tetapi, Rapat Pleno PDIP justru menginginkan agar Harun yang dipilih menggantikan Nazarudin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun. Namun KPU berkukuh dengan keputusannya melantik Riezky. Dugaan suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan diduga untuk mengubah keputusan KPU tersebut.

Polisi sebut Harun masih di Tanah Air

Hari ini, Senin, 7 Agustus 2023, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Krishna Murti, bertandang ke KPK. Krishna mengatakan, data perlintasan menunjukkan Harun masih berada di dalam negeri.

“Setelah dia keluar, dia balik lagi ke dalam. Jadi dia sebenarnya bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor,” kata Krishna di KPK, Senin, 7 Agustus 2023.

Krishna membantah Harun keluar masuk Tanah Air. Ia menegaskan Harun sempat keluar Indonesia kemudian masuk kembali. Meski demikian, Krishna menegaskan Divhub Inter Polri tidak akan menghentikan pencarian Harun di luar negeri. Kabar terakhir menyebutkan jika Harun berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan pertemuan antara Polri dan KPK akan menindaklanjuti bagaimana Harun bisa keluar masuk luar negeri.

“Justru itu informasi penting yang akan didalami, jadi pertemuan ini tidak akan berhenti. Secara teknis kami tidaklanjuti melalui Deputi Penindakan dan Deputi Informasi dan Data," kata Ali.

Ali juga menerangkan bahwa KPK akan sangat serius menyelesaikan tiga tersangka yang berstatus DPO. Tiga orang yang dimaksud adalah Paulus Thanos yang sudah berganti nama, Kirana Kotama, dan Harun Masiku.

“Kami terus melakukan pengejarannya, tentu dibantu dengan teman-teman Divisi. Hubungan Internasional Polri,” ujar Ali.

EKA YUDHA SAPUTRA | AKHMAD RIYADH | ANDITA RAHMA

Pilihan Editor: Polri Pastikan Harun Masiku Berada di Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

2 jam lalu

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.

Baca Selengkapnya

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

2 jam lalu

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

5 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

5 jam lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

18 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

19 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

20 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya