TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Barikade 98, salah satu organisasi relawan Jokowi, menuai sorotan dari Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK).

Komnas LP-KPK menyebut Benny pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BP2MI Nomor 328 Tahun 2022 yang membebankan biaya penempatan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan Taiwan.

Komnas LP-KPK minta Jokowi evaluasi Benny

Wakil Sekjen 1 Komnas LP-KPK, Amri Abdi Piliang, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kinerja Benny sebagai Kepala BP2MI dalam memimpin institusi tersebut.

Amri menyebut kinerja Benny harus dievaluasi apakah yang dilakukannya telah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021.

"Hal ini sangat penting agar semua tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan tanpa terjadi overlapping dengan Kementrian/Lembaga, serta dapat menekan praktik penjeratan utang yang marak terjadi di negara tujuan Taiwan dan Hongkong yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujar Amri, seperti dilansir dari Tempo, Ahad, 6 Agustus 2023.

Amri mencontohkan salah satu alasan kinerja Benny harus dievaluasi, karena pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BP2MI Nomor 328 Tahun 2022 yang membebankan Biaya Penempatan kepada PMI ke negara tujuan Taiwan.

SK tersebut kemudian digugat ke PTUN karena UU Nomor 18 Tahun 2017 melarang Pembebanan Biaya Penempatan kepada PMI.

"Namun setelah sidang pertama dilaksanakan, beberapa hari kemudian dicabut objek gugatan tersebut untuk menghindari gugatan LBH Komnas LP-KPK dan digantikan dengan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023 yang nilai Biaya penempatannya di-mark up lebih tinggi dari Surat Kepka Nomor 328 Tahun 2022," ujar Amri.

Ia mengatakan aturan yang membebankan biaya penempatan kepada PMI merupakan perbuatan melanggar hukum dan telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya orang lain dan/atau diri sendiri dan/atau koorporasi.

Tindakan itu dinilai mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Penjeratan Hutang yang merupakan bagian dari TPPO.

Selanjutnya: Karena berakibat tereksploitasinya PMI…

<!--more-->

"Karena berakibat tereksploitasinya PMI di luar negeri harus dipotong gajinya hingga HK$3,862 perbulan selama 6 bulan. Padahal Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun dan 2022 telah memberikan Fasilitas KUR/KTA PMI melalui Bank BNI, namun sangat disayangkan lagi para Pahlawan Devisa ini justru dijadikan bancakan," ujar Amri.

Benny laporkan Rocky

Sebelumnya, Benny yang menjabat sebagai Ketua Barikade 98 bersama organisasi relawan Jokowi lainnya, melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 15.30 WIB untuk membuat laporan polisi.

Barikade 98 tidak sendiri. Organisasi relawan Jokowi ini datang bersama Foreder, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, SOLMET, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, AKAR, Indonesia Hari Ini (IHI), SEKNAS, dan Bara JP.

Para relawan Jokowi itu geram karena Rocky Gerung dianggap telah mengumpat Presiden Jokowi dengan kata-kata kasar.

"Hari ini kita melihat video Rocky Gerung, yang menyatakan Jokowi baj***an t***l, dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan, terhadap Presiden," ujar Benny, Senin, 31 Juli 2023.

Menurut politikus Partai Hanura itu, tidak boleh ada seorang pun yang patut menghina Presiden. Sebab, katanya, mayoritas masyarakat Indonesia telah memilihnya sebagai sosok pemimpin negara.

"Presiden kita ini hasil dari proses demokrasi, yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia," kata dia.

Selain penghinaan, relawan juga melaporkan Rocky soal dugaan provokasi. Rocky dituduh telah mengajak masyarakat untuk menggelar aksi layaknya 1998. "Bahkan memprovokasi rakyat untuk tanggal 10 turun melakukan aksi sebagaimana yang terjadi di 98," kata Benny.

Adapun Benny dilantik menjadi Kepala BP2MI oleh Jokowi pada Rabu, 15 April 2020. Di hadapan Jokowi, Benny bersumpah akan menjalankan tugas dan jabatan dengan menjunjung etika jabatan, menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

M JULNIS FIRMANSYAH | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BP2MI Benny Ramdhani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.