IPW Minta Polri Dalami Dugaan Bisnis Senjata Api Rakitan di Kasus Penembakan Bripda IDF

Rabu, 2 Agustus 2023 08:18 WIB

Sugeng Teguh Santoso. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, meminta Polri mengusut asal muasal senjata api rakitan yang menewaskan Brigadir Polisi Dua Ignatius Dwi Frisco Sirage atau Bripda IDF sekaligus soal bisnis senjata itu.

Bripda IDF tewas tertembak di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Ahad, 23 Juli 2023. Bripda IDF tewas tertembak dengan luka tembak yang disebut mengenai leher dan menembus telinga Bripda IDF. IDF tertembak oleh senjata api rakitan oleh Bripda IMS. Sedangkan Bripka IG adalah pemilik senjata. Keduanya kini ditahan dan ditetapkan tersangka.

“Terkait jual beli senpi yang disinyalir oleh ayah korban, Bapak Pandi, ini cukup punya dasar untuk didalami karena senpi tersebut milik IG,” kata Sugeng saat dihubungi Tempo, 31 Juli 2023.

Sugeng mempertanyakan kenapa senjata api tersebut ada pada IMS. Apalagi, kata dia, sebagai anggota polisi seharusnya mengetahui senjata ilegal merupakan barang haram sehingga tidak boleh dimiliki, disimpan, dan dikuasai.

“Ini kemudian beredar dari tangan ke tangan. Bahkan, ditunjukkan kepada korban. Ini satu alasan yang harus didalami,” kata Sugeng.

Advertising
Advertising

Selain itu, Sugeng mengatakan penting untuk memeriksa apakah tersangka dalam pengaruh alkohol saat kejadian. Meski dibantah kepolisian, ia mengatakan perlu memeriksa kadar alkohol tersangka. Pun faktor kelalaian harus didalami oleh penyidik karena terkait keahlian penggunaan senjata anggota Densus 88. Pasalnya, Densus 88 adalah orang-orang yang sudah ahli menggunakan senjata api.

“Dia tahu memegang senjata itu berbahaya,” kata Sugeng.

Pada Selasa, 1 Agustus 2023, Kepolisian Resor Bogor melakukan gelar perkara yang dihadiri keluarga IDF dan Komisi Kepolisian Nasional.

Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Surawan, mengatakan gelar perkara telah menampilkan mulai dari dua tersangka dan para saksi berkumpul, saat kejadian penembakan, hingga tersangka yang berupaya kabur dari asrama.

“Tersangka sempat mau melarikan diri keluar asrama, tetapi sempat ditangkap oleh rekan-rekannya,” kata Surawan usai gelar perkara:

Surawan menegaskan dari hasil gelar perkara kasus ini merupakan kelalaian yang dilakukan tersangka. Kedua tersangka lalai menggunakan tersangka sehingga meletus dan mengenai IDF.

“Bukan (pembunuhan berencana) kita tidak menemukan unsur perencanaan dalam peristiwa ini,” kata dia.

Surawan menjelaskan tersangka sudah membawa senjata api di dalam tasnya saat masuk ke kamar asrama. Senjata itu dikeluarkan dalam kondisi sudah terkolang terisi peluru. Tiba-tiba, tersangka tidak sengaja menarik pelatuk kemudian meletus. Surawan mengatakan saat ini kepolisian masih mengusut kenapa tersangka menggunakan senjata api ilegal dan asal-usulnya.

Pilihan Editor: Kompolnas Sebut Senjata Rakitan yang Tewaskan Bripda IDF Sedang Ditelusuri Asal Usulnya

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

9 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Kondisi Perdana Menteri Slovakia Stabil, tapi Masih Kritis

10 jam lalu

Kondisi Perdana Menteri Slovakia Stabil, tapi Masih Kritis

Kementerian Kesehatan menjelaskan Perdana Menteri Slovakia sudah dipindah ke rumah sakit di Bratislava. Kondisinya stabil.

Baca Selengkapnya

Perdana Menteri Slovakia Robert Fico Kembali Jalani Operasi

17 jam lalu

Perdana Menteri Slovakia Robert Fico Kembali Jalani Operasi

Wakil perdana menteri Slovakia mengatakan ia melihat ada kemajuan dalam kondisi PM Robert Fico setelah selamat dari upaya pembunuhan pekan ini.

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

1 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Penembakan Robert Fico, Tanggapan NATO hingga Kondisinya

1 hari lalu

Penembakan Robert Fico, Tanggapan NATO hingga Kondisinya

Robert Fico ditembak saat menghadiri pertemuan pemerintahannya di Handlova

Baca Selengkapnya

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

1 hari lalu

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

1 hari lalu

Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya