TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Khusus atau Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melakukan pemantauan distribusi pupuk bersubsidi dan hibah alat mesin pertanian (alsintan) kepada Petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo Harahap, menyatakan tim melakukan pemantauan pada 25 Juli-28 Juli 2023. Ia mengatakan pemantauan ini bertujuan untuk memastikan agar pupuk subsidi sampai ke petani tanpa ada penyelewengan atau diterima oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, ini dilakukan agar hibah alat pertanian benar diterima oleh kelompok petani untuk digunakan meningkatkan hasil pertanian para petani.

“Kegiatan tersebut merupakan wujud peran serta Polri dalam mendukung program pemerintah dan merupakan perintah langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang peduli terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia,” kata Yudi dalam keterangan resmi, Ahad, 30 Juli 2023.

Dalam pemantauan, tim Satgassus didampingi Pemerintah Kabupaten OKI, Polres OKI, Kementerian Pertanian, dan PT Pupuk Indonesia Holding Company. Tim juga melakukan pengambilan sampel pupuk subdisi yang nantinya akan diuji mutunya untuk mengetahui apakah sudah sesuai standar.

Sementara itu Ketua Tim Satgassus, Hotman Tambunan, mengatakan dari pemantauan itu ditemukan masih terdapat kios yang tidak mempunyai stok. Ini menyebabkan pupuk yang dibutuhkan petani tidak tersedia di kios. Kemudian, sampai akhir Juli 2023 serapan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten OKI masih sekitar 55 persen.

“Hal ini tentu sangat merugikan petani yg berhak menerima pupuk bersubsidi,” kata Hotman.

Hotman menuturkan, tim juga menemukan penebusan pupuk dilakukan secara manual (T Pubers) dan Kartu Tani. Akhirnya, banyak kartu tani di kios dari beberapa kelompok tani.

“Hal ini tentunya tidak diperbolehkan karena kartu tani adalah seperti ATM yang harus disimpan sendiri oleh yang punya kartu tersebut untuk menghindari penyalahgunaan kartu tani tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, tim juga menemukan penyimpanan pupuk di gudang kios yang belum sesuai standar dan bisa merusak pupuk yang akan dijual pada petani. Bahkan, masih terdapat perbedaan pemahaman kios dan distributor serta PT Pupuk Indonesia (PIHC) terkait dengab aturan peraturan pendistribusian pupuk.

Temuan selanjutnya, adalah kios dan distributor tidak memberikan laporan stok pada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Oleh karenanya, masih terdapat sekitar 12.880 atau 30 persen NIK petani penerima pupuk bersubsidi seluruh Kabupaten OKI, belum padu padan dengan data Dukcapil.

“Terkait dengan alat dan mesin pertanian, tidak banyak alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian, sehingga tidak cukup signifikan mengintensifikasi pertanian di Kabupaten OKI,” ujarnya.

Ketua Tim Satgassus menyatakan pihaknya merekomendasikan agar kios dan distributor selalu menyediakan stok, sehingga petani bisa menebus pupuk bersubsidinya kapan saja, selagi masih ada jatah alokasi untuknya. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 mensyaratkan demikian.

Selain itu, tim juga merekomendasikan agar PIHC dan distributor memberikan pemahaman pada kios untuk tidak mengumpulkan serta menyimpan kartu tani di kiosnya, tetapi disimpan oleh masing-masing petani. Satgassus juga meminta agar Kementerian Pertanian mempercepat penggunaan aplikasi penebusan dengan kartu digital I-Pubers sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Selanjutnya, para kios dan distributor diimbau segera melakukan perbaikan terhadap gudang penyimpanan pupuknya sehingga sesuai dengan standar yg ditentukan. Selain itu, tim meminta PIHC memberikan sosialisasi terhadap kios dan distributor, di bawah supervisi Dinas Perdagangan dan Pertanian, supaya semua kios dan distributor mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan aturan peraturan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Kemudian, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian secara aktif meminta data stok dari masing-masing kios dan distributor, sehingga dapat segera mengantisipasi keberadaan stok. PIHC juga diimbau agar memberikan akun akses ke Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian di Aplikasi Rekans terkait situasi stok terkini di kios dan distributor.

“Satgasus menekankan jangan sampai petani dirugikan karena ketidakmampuan kios dan distributor untuk menyediakan stok,” ujarnya.

Lalu, Satgassus juga meminta Dinas Pertanian bekerja sama dengan Dinas Dukcapil agar segera memadupadankan data NIK petani penerima pupuk bersubsidi yang belum padu padan dengan data dukcapil. Satgassus juga meminta kios dan dinas pertanian untuk intens melakukan sosialisasi, sehingga masing masing petani mengetahui jumlah pupuk yang menjadi jatahnya sesuai e-alokasi.

Sementara, untuk bantuan alat dan mesin pertanian, Satgassus meminta Dinas Pertanian aktif memfasilitasi kelompok tani yang membutuhkan alsintan. Dinas Pertanian juga secara aktif diminta membantu atau memberikan petani rekomendasi, sehingga petani dapat memperoleh solar atay bahan bakar secara resmi dari penyalur resmi maupun SPBU terdekat.

“Terakhir, Satgasus juga meminta kepada Pemda OKI jika sekiranya bantuan alsintan pada petani dapat dibiayai dari APBD Kabupaten OKI,” kata Hotman.

Pilihan Editor: Satgassus Korupsi Bareskrim Polri Pantau Distribusi Pupuk Bersubsidi di Aceh Besar