Survei Indikator Politik: Masyarakat Minta Jokowi Tak Berpihak ke Salah Satu Capres

Reporter

Tika Ayu

Senin, 24 Juli 2023 12:22 WIB

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi mempertemukan dua kandidat capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di pematang sawah di Kebumen, Jateng, Kamis, 9 Maret lalu. Duet baru yang direstui Jokowi?

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan banyak masyarakat yang meminta Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak berpihak ke salah satu kandidat bakal capres tertentu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan hanya sekitar 40 persen yang setuju Presiden Jokowi berpihak ke capres tertentu.

"Tetapi jangan lupa yang mengatakan netral dan kurang setuju jumlahnya lebih banyak lagi,” kata Burhanuddin Muhtadi pada Ahad, 23 Juli 2023. Burhanuddin merilis hasil sigi terbarunya dengan tema Survei Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda.

Dalam paparan hasil survei menunjukkan masyarakat yang meminta presiden untuk bersikap netral tidak berpihak ke salah satu kandidat capres sebanyak 26,2 persen. Lalu penilaian masyarakat kurang setuju keberpihakan Jokowi kepada salah satu kandidat mencapai 19, 7 persen. Sedangkan masyarakat yang sama sekali tidak setuju mencapai 10,2 persen. Adapun responden yang tidak menjawab sekitar 2,9 persen. “Ini sekaligus menjadi masukan buat Presiden Jokowi ya,” kata Burhanuddin.

Selain itu, dalam sigi itu memaparkan penilaian masyarakat terhadap arah dukungan Jokowi. Burhanuddin berujar banyak responden yang menilai Jokowi lebih banyak menaruh dukungannya ke Capres PDIP, Ganjar Pranowo. Burhanuddin mengatakan presentasenya mencapai 45,2 persen.

Walaupun belakangan kedekatan Jokowi dan Prabowo sering terlihat, kata Burhanuddin, masyarakat menilai arah dukungan presiden ke bakal capres Gerindra itu hanya 29, 8 persen.

Advertising
Advertising

“Tapi ketika ditanya ke masyarakat, mereka menilai Pak Jokowi itu lebih mendukung Pak Ganjar, 45,2 persen. Dan hanya 9,6 persen responden yang memilih Pak Jokowi mendukung Anies,” ucap Burhanuddin.

Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 20-24 Juni 2023 dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap 1.220 orang yang berusia 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode acak bertingkat atau multistage random sampling.

Indikator Politik juga melakukan kontrol kualitas terhadap 20 persen responden. Mereka mengklaim survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar +- 2,9 persen.

Pilihan Editor: Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR dan Parpol di Posisi Buncit

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

1 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

2 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

5 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

15 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

16 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

17 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya