Soal Arah Koalisi, Erwin Aksa Bilang Golkar akan Selalu Ada di Pemerintahan

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Jumat, 21 Juli 2023 07:30 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa mengatakan bahwa arah politik partai berlambang pohon beringin itu akan selalu berada di pemerintahan.

"Yang jelas buat Partai Golkar melihat momentum politik yang tepat. Golkar kan selalu dalam pemerintahan, mau kalah juga selalu diajak dalam pemerintahan," kata Erwin usai 'Rilis Riset Big Data Pergerakan Suara Pemilih Kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024' di Menara 9, Jakarta, Kamis malam, 20 Juli 2023.

Meski begitu, kata Erwin Aksa, partainya masih menunggu momentum yang tepat untuk bergabung dengan partai politik maupun koalisi dalam menghadapi Pilpres 2024. Adapun momentum yang tepat itu tidak lagi soal elektabilitas dan cawapres.

"Kalau pilpres kan sudah ada tiga yang tertinggi ya. Kalau wakil presiden (wapres) yang saya katakan, tidak menjadi faktor yang penting, karena tidak bisa ada wapres yang mengatakan ini, kemudian jadi wapresnya dan kemudian pasangan ini bisa 51 persen," ujar Erwin Aksa.

Untuk itu, Erwin melanjutkan, momentum tersebut berkaitan dengan kepentingan terbaik yang bisa didapat oleh Golkar. "Kami tunggu momentum yang tepat di mana Partai Golkar bisa mendapatkan yang namanya politik ya, pasti kepentingan. Mendapatkan kepentingan terbaik bagi Partai Golkar," jelas Erwin.

Advertising
Advertising

Ia juga mengungkapkan Golkar masih terus melakukan pertemuan strategis dengan partai politik lainnya. Kendati demikian, pertemuan strategis itu tak perlu dipublikasikan.

Saat disinggung soal Dewan Pakar Partai Golkar yang merekomendasikan agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan cawapresnya dapat dideklarasikan sebelum bulan Agustus berakhir, Erwin menjelaskan rekomendasi bukan berarti dieksekusi.

Sebab, ia menilai Golkar merupakan partai terbuka yang tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, setiap kader memiliki hak untuk mengutarakan pendapat.

"Anggota penerus boleh silakan lakukan kritik kepada internal itu bagus. Itulah membuat Partai Golkar membina diri. Tapi itulah karena Partai Golkar tidak ada pemiliknya. Kami berlandaskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai sehingga kita harus mengikuti peraturan yang ada di Partai Golkar. Ada anggaran partai ada peraturan organisasi," tuturnya.

Pilihan Editor: Bulog: Ada 750 Ribu Ton Stok Beras untuk Antisipasi El Nino

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

15 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

16 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

19 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

19 jam lalu

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya

Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

21 jam lalu

Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil Gubernur mendampingi dia.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

21 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

22 jam lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

23 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya