Hary Tanoe Perindo Nilai Jokowi Dukung Ganjar, Bukan Prabowo

Reporter

Antara

Rabu, 19 Juli 2023 10:54 WIB

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berbincang dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan usai pertemuan di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menilai tujuh orang yang ditugaskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan bentuk dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

"Pak Jokowi ikut menurunkan timnya, menurunkan pembekalan, dan itu menunjukkan Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar," ujar Hary Tanoe di iNews Tower, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Dukungan itu, kata Hary Tanoe, menepis isu yang menyebut bahwa Jokowi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tidak hanya itu, Hary Tanoe juga menyebut Wali Kota Surakarta yang sekaligus putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka turut menjadi juru kampanye Ganjar. "Apalagi Mas Gibran juga akan ikut berkampanye untuk Pak Ganjar," jelas pria yang akrab disapa HT itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan terdapat tujuh orang yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk memenangkan bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Advertising
Advertising

“Ada 7 orang yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi. Tim 7 agar mencapai tujuan pemenangan Pak Ganjar Pranowo,” ujar Hasto kepada wartawan di iNews Tower, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.

Namun, Hasto belum mengungkapkan nama dari ketujuh orang tersebut. Ia hanya mengatakan akan mengungkap nama-nama tersebut secara bertahap. “Nanti kami sampaikan secara bertahap,” tuturnya.

Selanjutnya: Hasto mengaku memperoleh nama-nama…

<!--more-->

Hasto mengaku memperoleh nama-nama tersebut pada 22 Juni 2023 ketika ia menghadap Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Saat menghadap Jokowi, kata Hasto, Presiden RI tersebut menyampaikan aspek-aspek strategi untuk memenangkan Ganjar.

“Beliau menyarankan bagaimana grand strategy dalam komunikasi ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Presiden Jokowi menugaskan, beliau menyebut nama-nama untuk membantu Pak Ganjar Pranowo sehingga nama-nama itu kami hubungi,” kata Hasto.

Hasto mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja satu setengah bulan dengan nama-nama yang disebutkan Jokowi sehingga sudah diperoleh suatu strategi yang komprehensif untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.

Pilihan Editor: Misteri Motif Kasus Mutilasi Mahasiswa UMY di Sleman

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

1 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya