INFO NASIONAL – Indonesia saat ini memiliki mimpi untuk bisa mewujudkan program hilirisasi yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden telah memerintahkan penguatan hilirisasi industri pertambangan, terutama nikel.

Targetnya bijih nikel alias nickel ore dapat diolah di Indonesia hingga menjadi barang jadi, yaitu sebagai bahan utama produksi baterai. Langkah tersebut kemudian diiringi dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Selama ini, bijih nikel hanya mampu diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi seperti feronikel dan nikel pig iron. Kemudian, produk tersebut langsung diekspor ke negara tujuan untuk diolah menjadi produk industrialisasi. Alhasil negara tujuan mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda.

Salah satu perusahaan tambang nikel yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan berakhir kontrak karya perusahaan pada 2025. Pemerintah pun sedang menyusun rencana divestasi saham. Karena, agar perusahaan itu tetap menjaga kelangsungan bisnisnya, emiten tambang itu harus punya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kesempatan pemerintah mengendalikan Vale akan berpengaruh pada integrasi antara sektor tambang nikel dengan smelter di Indonesia, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah harus menjadi pemegang saham pengendali (PSP) di PT Vale Indonesia, Tbk.

Bhima menilai ini menjadi momentum penting dalam memacu hilirisasi nikel di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah bagi negara. "Dengan proses tersebut, maka akan ada integrasi yang memunculkan rantai pasok utuh dari nikel," kata Bhima, Jumat 14 Juli 2023.

Bhima mengatakan, pemerintah masih menyusun rencana terkait dengan divestasi Vale Indonesia seiring dengan berakhirnya kontrak karya perusahaan itu pada 2025. Untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, emiten tambang itu perlu memegang IUPK dari negara.

Saat ini, BUMN Tambang MIND ID baru memiliki saham Vale sebesar 20 persen. Sedangkan pengendali Vale, yakni Vale Canada Limited, masih memegang 43,79 persen. Selanjutnya, Sumitomo Metal Mining Co, Ltd. memiliki saham sebesar 15,03 persen, diikuti oleh investor dengan kepemilikan di bawah 2 persen. Vale juga telah melepas 20,37 persen sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INCO, yang belakangan diketahui bahwa lebih dari 60 persen saham yang terdaftar di BEI ini pemiliknya asing.

Menurut Bhima, saat ini proses hilirisasi nikel masih belum tuntas. Mayoritas hasil pengolahan di dalam negeri masih berbentuk setengah jadi, sehingga penerimaan negara belum maksimal. "Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan hulu dan hilir nikel," kata Bhima.

Sementara itu, penambahan kepemilikan saham tanpa hak pengendalian dan konsolidasi keuangan dinilai MIND ID kurang strategis. Dengan adanya hak pengelolaan akan memberikan dampak besar bagi penerimaan negara, karena rantai bisnis pengolahan nikel mentah itu kini dapat diolah hingga jadi barang industrialisasi berupa baterai cell bahkan baterai pack dengan hadirnya Indonesia Battery Corporation (IBC) yang siap menjadi lokomotif Pabrik Baterai di Indonesia dibawah kepemilikan saham Pertamina, PLN, Antam, dan INALUM.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Vale akan mendivestasikan 14 persen sahamnya. Angka ini di atas ketentuan yang harus dilepas yakni 11 persen. Jika benar Vale akan melepas saham 14 persen dan diserap holding BUMN pertambangan MIND ID, maka MIND ID akan mengempit saham 34 persen. Namun, jika MIND ID enggan maka divestasi dapat di lakukan dengan ditawarkan ke publik kembali melalui BEI.

Jalan terakhir dengan membuka opsi divestasi ke bursa saham Indonesia memang diperbolehkan dalam UU Minerba no.3 Tahun 2020. Namun, ini juga yang memungkinkan pada akhirnya mementingkan kepentingan nasional menjadi susah untuk diwujudkan, mengingat saat ini kepemilikan saham INCO di BEI, 60 persen nya adalah pihak asing, dan Negara tidak punya hak pengendalian atas jalannya Perusahaan.

Masalah divestasi saham Vale telah dibahas antara Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja yang digelar beberapa waktu lalu. Adapun kesimpulan rapat itu di antaranya yakni Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif mendukung holding BUMN pertambangan MIND ID mendapat porsi saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk. (*)