TEMPO.CO, Jakarta - Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan gagasannya ihwal pembentukan lembaga khusus menangani masalah perkotaan. Ide itu disampaikannya di Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-XVI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 14 Juli 2023.

Menurutnya, saat ini hanya ada Kementerian Desa. Tetapi belum ada kementerian terkait perkotaan. Padahal kementerian tersebut menurut Eks Gubernur DKI Jakarta ini diperlukan. Salah satunya untuk perencanaan yang lebih komprehensif. Mengingat, kata dia, di masa mendatang akan lebih banyak warga tinggal di kota.

“Jadi ada badan khusus nantinya, namanya kementerian atau badan. Tapi tujuannya adalah yang mengakomodir terkait urusan perkotaan” kata Anies seusai acara.

Kementerian terkait perkotaan sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara. Berikut rangkumannya, dihimpun Tempo.co dari berbagai sumber.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat atau AS telah memiliki menteri terkait perkotaan, namanya Departemen Perumahan dan Pengembangan Kota AS. Tugasnya mengembangkan dan melaksanakan kebijakan perumahan dan perkotaan. Lembaga ini dibentuk dengan nama House and Home Financing Agency. Kemudian pada 1965 diubah menjadi departemen kabinet. Perubahan ini sebagai bagian dari program “Great Society” yang dicanang Presiden Lyndon Johnson.

Departemen Perumahan dan Pengembangan Kota AS berkantor pusat di Robert C. Weaver Federal Building, 451 7th Street SW, Washington, D.C. Pada 2004, kementerian ini memiliki 10.600 pegawai dan anggaran tahunan pada 2010 mencapai 43,7 miliar dolar AS. Jabatan Menteri saat ini diemban Shaun Donovan, dan didampingi Maurice Jones selaku Wakil Menteri.

2. Jerman

Jerman juga memiliki kementerian perkotaan. Namanya Kementerian Federal untuk Perumahan, Pembangunan Perkotaan dan Bangunan. Kementerian ini setingkat dengan kabinet Republik Federal Jerman. Berkantor pusat di Berlin. Menteri saat ini adalah Klara Geywitz. dari Partai Sosial Demokrat. Kementerian terkait perkotaan ini didirikan pada 1949. Sempat bubar pada 1998 dan didirikan kembali pada Desember 2021.

3. India

Kementerian terkait perkotaan di India adalah Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Tugasnya ihwal perumusan dan administrasi peraturan. Selain itu juga melakukan regulasi pengembangan perumahan dan perkotaan di negara itu. Kementerian ini berkantor pusat di Nirman Bhawan, New Delhi. Menterinya saat ini adalah Hardeep Singh Puri. Dulunya bertindak bersama dengan Kementerian Perumahan dan Pengurangan Kemiskinan Perkotaan. Kemudian menjadi independen pada 2004.

4. Albania

Albania pernah punya kementerian perkotaan. Namanya Kementerian Pembangunan Perkotaan atau Ministria e Duzabilit Urban. Ini adalah departemen Pemerintah Albania yang bertanggung jawab atas perencanaan kota, pengembangan, perumahan, dan legalisasi permukiman informal. Kementerian Ini terbentuk pada 15 September 2013 dan bubar 13 September 2017. Menteri terakhir adalah Eglantina Gjermeni dari Partai Sosialis.

5. Nepal

Nepal juga punya kementerian terkait perkotaan. Secara resmi namanya Kementerian Pembangunan Perkotaan. Tugasnya bertanggung jawab atas pengembangan kawasan perkotaan di negara tersebut. Per 13 Juli 2021, kementerian ini dipimpin oleh Perdana Menteri Sher Bahdur Deuba. Berkantor pusat di Singha Durbar, Kathmandu. Menteri yang bertanggung jawab adalah Prabhu Sah.

6. Uganda

Di Uganda, nama kementerian terkait perkotaan mereka adalah Kementerian Pertanahan, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Kementerian ini bertanggung jawab atas arahan kebijakan, standar nasional dan koordinasi semua hal yang berkaitan dengan tanah, perumahan dan pembangunan kota. Kementerian saat ini dipimpin oleh Judith Nabakooba.

7. Filipina

Negara tetangga, Filipina, ternyata juga punya kementerian terkait perkotaan. Namanya Kagawaran ng Pananahanang Pantao at Papapaunalad ng Kalunsuran alias Departemen Pemukiman dan Pembangunan Perkotaan. Departemen ini bertanggung jawab atas pengelolaan perumahan dan pembangunan terkait di Filipina.

Kementerian perkotaan Filipina ini terbentuk pada 14 Februari 2019. Bercikal-bakal dari instansi Badan Koordinasi Perumahan dan Pembangunan Perkotaan serta Badan Pengatur Perumahan dan Penggunaan Lahan. Berkantor pusatdi Kalayaan Avenue sudut Jalan Mayaman, Diliman, Kota Quezon.

8. Cina

Negeri Tirai Bambu, Cina juga punya kementerian terkait perkotaan. Namanya Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan. Kementerian ini bertanggung jawab menyediakan perumahan dan mengatur kegiatan pembangunan negara di Tiongkok Daratan. Sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Konstruksi. Terbentuk pada 15 Maret 2008 atau 15 tahun yang lalu. Berkantor pusat di Beijing. Menteri yang bertanggung jawab adalah Wang Meng Hui.

9. Iran

Di Iran, kementerian terkait perkotaan menjadi satu dengan kementerian pembangunan jalan. Namanya Vezrat-e Rh-e va Shahrszi atau Kementerian Jalan dan Pembangunan Perkotaan. Mandatnya menyediakan dan mengatur infrastruktur transportasi negara. Termasuk jalan, rel kereta api, jalur pelayaran dan saluran udara, serta menetapkan kebijakan untuk sektor perumahan dan industri konstruksi. Kementerian ini dibentuk pada 27 Juni 2011. Berkantor pusat di Teheran, Iran.

10. Selandia Baru

Selandia Baru juga memiliki kementerian perkotaan, yakni Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Departemen setara kabinet ini bertanggung jawab untuk mengawasi program pembangunan perumahan dan perkotaan negara itu. Didirikan pada 1 Oktober 2018. Dipimpin oleh Menteri Perumahan Megan Woods.

Pilihan Editor: Anies Baswedan Ungkap Gagasan Soal Kementerian Perkotaan