TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud Md merespons usulan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang ingin membahas opsi penundaan Pilkada 2024.

"Usulan (Bawaslu) soal penundaan Pilkada 2024 itu tidak relevan," kata Mahfud di Yogyakarta pada Sabtu, 15 Juli 2023.

Mahfud mengatakan, jika dalam proses persiapan pemilu ditemukan kesulitan atau hal hal menghambat dan cara penyelesaiannya dengan ditunda, maka pemilu tak akan pernah digelar.

"Kalau ada kesulitan lantas pemilu ditunda, tidak akan pernah ada pemilu," kata dia. Justru kata Mahfud, dibentuk panitia-panitia seperti ad hoc itu agar bisa mengantisipasi kalau ada kesulitan. "Agar tidak ada penundaan," ujar dia.

Mahfud memprediksi Pemilu 2024 bakal berjalan lebih soft dan tenang dibanding Pemilu 2019. "Pemilu 2024 saya perkirakan lebih tenang dibanding Pemilu 2019 lalu," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, prediksi itu lebih melihat dinamika politik empat bulan sebelum Pemilu 2024 digelar.

Tidak ada gelombang atau gerakan kekerasan bernuansa politik akibat perbedaan pandangan atau dukungan pada calon calon tertentu.

"Kalau dulu (Pemilu 2019) beberapa bulan sebelum pemilu digelar gelombang kekerasan itu sudah bermunculan, tapi sekarang tidak, jadi semoga lebih tenang," kata Mahfud.

Badan Pengawas Pemilu sebelumnya mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024. Alasannya, saat itu presiden baru dilantik dan rawan masalah keamanan.

Pilihan Editor: Staf KSP Minta Pilkada 2024 Digelar Sesuai Jadwal Meski Bawaslu Usulkan Ditunda