Imparsial Kritik Pernyataan Jokowi Soal Konflik Papua Adalah Masalah Kecil

Senin, 10 Juli 2023 08:39 WIB

Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, 9 Mei 2015. ANTARA /Hafidz Mubarak A.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Central Initiative dan Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut persoalan di Papua saat ini merupakan konflik kecil dan tak perlu dibesar-besarkan. Hal itu Jokowi sampaikan usai kunjungan kerjanya ke kawasan Keerom, Papua Selatan pada Sabtu pekan lalu.

"Kami menilai Pernyataan Presiden Jokowi ini sama sekali jauh dari realitas yang terjadi. Pernyataan presiden ini sulit dipahami, dimengerti dan bahkan menyakitkan bagi para korban kekerasan dan pelanggaran HAM," ujar Araf dalam keterangannya Senin, 10 Juli 2023.

Menurut data Imparsial dan Human Rights Working Group (HRWG), konflik di Papua masih terus berlangsung dan korban jiwa warga sipil, anggota TNI, hingga Polri masih berjatuhan. Bahkan pada 2021-2022, Imparsial dan HRWG mencatat ada 50 orang dari kalangan sipil, TNI, dan Polri tewas akibat konflik tersebut.

"Belum lagi tahun-tahun sebelumnya , korban kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi di Papua," kata Araf.

Selain itu, konflik di Papua juga membuat adanya pengungsi serta terjadinya impunitas atau pembebasan dari hukuman para pelaku pelanggar HAM. Belum lagi saat ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga masih menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens serta penangkapan sewenang-wenang pada aktivis demokrasi di Papua.

Advertising
Advertising

Dengan banyaknya masalah dan konflik di Papua, Imparsial dan HRWG menganggap pernyataan Jokowi sama sekali jauh dari realitas. Jokowi diminta berkaca lagi, memahami, serta mendalami konflik yang terjadi di Papua.

"Jika presiden menganggap warga sipil tewas dan pelakunnya tidak mendapatkan hukuman adalah hal yang kecil, maka hal itu bukan hanya melukai korban tetapi melukai masyarakat luas. Di dalam negara hukum, ada kondisi impunitas di dalam suatu wilayah akan tetapi Presidenya bilang hal itu hal kecil, maka hal ini jelas sangat memprihatinkan," kata Araf.

Sebelumnya, Jokowi menilai secara keseluruhan kondisi Papua saat ini aman. Jokowi meminta semua pihak untuk tidak selalu melihat secara negatif saja, tapi positifnya.

"Kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini harus dilihat positifnya," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 8 Juli 2023.

Jokowi mengungkapkan, secara umum hampir 99 persen di Papua tidak ada masalah yang terlalu besar. Ia meminta semua pihak tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil. Hal itu Jokowi sampaikan setelah mengikuti beberapa aktivitas di Papua dan mengaku tidak mendapat gangguan apa pun.

"Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga enggak ada masalah. Kita malam makan di restoran juga enggak ada masalah," kata Jokowi.

Pilihan Editor: Pemuda Tewas Setelah DItangkap Polresta Banyumas, Keluarga Buat Aduan ke Polda Jawa Tengah

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

1 jam lalu

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.

Baca Selengkapnya

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

1 jam lalu

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

7 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

11 jam lalu

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus

11 jam lalu

Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus

Dari total 1.227 kasus yang diterima Komnas HAM, sebanyak 350 di antaranya melibatkan Polri.

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

11 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

12 jam lalu

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.

Baca Selengkapnya

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

12 jam lalu

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.

Baca Selengkapnya

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

12 jam lalu

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

13 jam lalu

Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

Pansel bakal memilih 10 nama Capim KPK yang selanjutnya diserahkan ke presiden untuk kemudian menjalani fit and proper test di DPR

Baca Selengkapnya