Jokowi Minta Menteri Berhati-hati Perlambatan Ekonomi Global pada Pertengahan 2023

Senin, 3 Juli 2023 11:27 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutannya pada peringatan HUT Polri ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023). (ANTARA/Indra Arief Pribadi/nbl)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya berhati-hati terhadap kemungkinan perlambatan ekonomi global pada pertengahan 2023. Meski begitu, Jokowi mengklaim pada Laporan Semester 1 APBN 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen.

Hal ini membuat Bank Dunia kembali memasukan Indonesia dalam growth upper middle income countries per juli 2023. Selain itu, Jokowi mengklaim proses pemulihan ekonomi Indonesia terbilang cepat setelah sempat turun ke growth lower income countries pada 2020 karena pandemi.

"Meski demikian, situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal, lingkungan global yang masih tidak stabil pertama, kemudian ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah kelihatan ekspor kita menurun," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 3 Juli 2022.

Jokowi menjelaskan, prediksi perlambatan ekonomi juga dikeluarkan berbagai lembaga internasional. IMF misalnya memprediksi pertumbuhan ekonomi global pertengahan tahun 2023 hanya 2,8 persen, lalu World Bank 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen.

Selain meminta mewaspadai pertumbuhan ekonomi yang melambat, Jokowi juga mewanti-wanti terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang berimbas pada tingginya angka inflasi. "Kemudian kalau kita lihat fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi, menujukan situasi mixed yang cukup positif, namun juga ada yang melemah. Ini juga kita harus melihat secara hati-hati," kata Jokowi.

Advertising
Advertising

Dalam arahannya, Jokowi meminta para menterinya untuk fokus dan waspada akan potensi krisis, lalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, kemudian meminta agar stabilitas politik menjelang Pemilu 2024 dijaga. "Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah jadi terhambat," kata Jokowi.

Kepala Negara juga meminta agar ada antisipasi dan proyeksi agar pendapatan negara tidak terganggu. Jokowi menyebut penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu karena penerimaan kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terpengaruh harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu.

Jokowi juga meminta agar para menteri membuat program untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan ketersediaan stok pangan. "Terus jaga inflasi di daerah, dan pastikan capaian investasi seusai target ini kunci, kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran dan jaga stabulitas moneter dan stabilitas sektor perbankan, ini juga sangat penting," kata Jokowi.

Terakhir, Jokowi meminta kementerian/lembaga memaksimalkan realisasi belanja APBN/APBD tahun 2023 untuk diprioritaskan belanja barang dan modal berupa produk dalam negeri serta memastikan semua program bantuan sosial disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. "Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan, apa penyebabnya, dan bagaimana kelanjutannya," kata Jokowi menutup arahannya di Sidang Kabinet.

Pilihan Editor: Jokowi Minta Polri Jangan Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Berita terkait

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

12 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

22 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya