Muhammadiyah Minta Warganya Tak Golput di Pemilu 2024: Tidak Selesaikan Masalah

Reporter

Antara

Minggu, 2 Juli 2023 21:13 WIB

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah Tafsir berceramah pada tabligh akbar bertajuk "Bersama Muhammadiyah Membangun Kaderisasi" di Bandongan, Magelang. ANTARA/HO - Muhammadiyah Kabupaten Magelang.

TEMPO.CO, Magelang - Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir mengatakan golongan putih (golput) pada Pemilihan Umum 2024 tidak akan menyelesaikan masalah.

"Warga Muhammadiyah jangan sampai golput pada pemilu mendatang. Golput tidak menyelesaikan masalah," katanya di Magelang, Ahad 2 Juli 2023.

Ia menyampaikan hal tersebut pada tabligh akbar bertajuk "Bersama Muhammadiyah Membangun Kaderisasi" yang digelar Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dalam penggalangan dana pembangunan Gedung Muhammadiyah Boarding School (MBS) setempat.

Ia menyerukan warga Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik kebangsaan guna kemaslahatan umat, kemajuan Indonesia, dan organisasi. Tafsir mengatakan peran yang harus diambil warga Muhammadiyah di politik kebangsaan seperti sebagai pimpinan di eksekutif maupun legislatif dan pimpinan militer.

Pemilu 2024, kata dia, sangat penting dan menentukan untuk kemajuan bangsa dan negara karena merupakan pemilihan pimpinan yang duduk di eksekutif dan legislatif. Calon dipilih harus yang mendukung gerakan Muhammadiyah.

Advertising
Advertising

"Memilih pimpinan itu wajib. Mereka adalah pengganti kenabian yang punya tugas mengurus dunia dan akhirat," katanya.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Magelang Nasiruddin mengatakan pentingnya pengaderan di Muhammadiyah sehingga amal usaha yang dimiliki bisa berkembang sehingga pihaknya mengapresiasi pembangunan gedung pusat pengaderan di Bandongan.

"Kami dukung pembangunan gedung pengaderan karena dengan kader yang berkualitas, maka Muhammadiyah akan berkembang dan maju," katanya.

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bandongan Syaifuddin Ahmad mengatakan saat ini MBS terdapat 25 santri laki-laki maupun perempuan. "Kami membutuhkan gedung sebagai wahana untuk mencetak kader Muhammadiyah," katanya.

Pilihan Editor: Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR dan Parpol di Posisi Buncit

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

16 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

23 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

2 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

2 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

3 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya