TEMPO.CO, Jakarta - Tim Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri (Satgassus Polri) memantau proyek pembangunan jalan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan pemantauan ini adalah tindak lanjut dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia ingin Polri aktif dalam upaya mencegah terjadinya korupsi atau penyelewengan proyek pemerintah yang dibiayai oleh program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) pasca Covid 19.

Sebagaimana diketahui bahwa proyek pembangunan jalan rawan terjadinya tindak pidana korupsi dengan bermacam modus. Misalnya, menurunkan spek tidak sesuai kontrak, suap menyuap, atau gratifikasi yang bisa menimbulkan kerugian negara. Akibatnya, hasil pembangunan jalan tidak bisa bertahan lama dimanfaatkan oleh masyarakat dalam aktivitas perekonomian dan kegiatan sosial.

“Sehingga peran Polri dalam melakukan pemantauan ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah yang diharapkan akan berdampak positif bagi lancarnya serta tercapainya maksud dan tujuan program tanpa adanya kebocoran anggaran,” kata Yudi Purnomo dalam keterangan resminya, 28 Juni 2023.

Tim Satgassus Pencegahan korupsi melakukan pemantauan pada 26-27 Juni 2023. Tim dipimpin oleh Harun Al Rasyid, yang dikenal sebagai Raja Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Andre Dedy Nainggolan (mantan Kasatgas Penyidikan KPK), Panji Prianggoro, Qurotul Aini Mahmudah, Adi Prasetyo dan Wahyu Ahmat.

Dalam pemantauan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ini dilakukan bersama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang dipimpin oleh Ery Artito, Ferryson Jaya Pasaribu, Muhammad Akbar, Garin R. Damarafi dan Fitria Minami.

Proyek yang dipantau

Harun Al Rasyid mengatakan beberapa proyek Infrastruktur yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring, serta evaluasi antara lain:

1. Peningkatan Jalan Badegan - Tulung dengan nilai kontrak Rp 5.493.098.000
2. Peningkatan Jalan Kauman - Carangrejo dengan nilai kontrak Rp 5.898.670.000
3. Peningkatan Jalan Ngambakan-Sampung dan Sampung - Parang dengan nilai kontrak Rp 6.246.092.000
4. Peningkatan Jalan Dengok - Karangan dengan nilai kontrak Rp 5.583.535.000
5. Peningkatan Jalan Sultan Agung dengan nilai kontrak Rp 3.383.974.000
6. Peningkatan Jalan Jaksa Agung - Aloon Aloon Utara dengan nilai kontrak Rp 1.558.944.000
7. Peningkatan Jalan Semanding - Tempuran dengan nilai kontrak Rp 4.700.000.000
8. Peningkatan Jalan Mlarak - Pulung dengan nilai kontrak Rp 7.819.649.000
9. Peningkatan Jalan Pulung – Pudak dengan nilai kontrak Rp 4.164.485.000.

Untuk tiap ruas jalan yang dilakukan monev, turut hadir para kontraktor yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, yakni CV Dua Bersaudara, CV Meliwis Putih, CV Sidodadi Makmur, CV Fajar Mulia dan CV Gempoer Jagating Bahurekso.

“Pada beberapa titik ruas jalan tim menemukan retakan-retakan jalan yang harus diperbaiki oleh kontraktor selama masa pemeliharaan,” kata Harun.

Tim Satgassus berharap program PEN dapat terserap optimal dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jalan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya: Hanya satu proyek realisasinya tak capai 100 persen
<!--more-->

Adapun Harun mengatakan proyek peningkatan 9 jalan di atas tergolong berhasil melancarkan program PEN. Namun hanya satu yang realisasinya tidak mencapai 100 persen, yaitu pada proyek peningkatan Jalan Pulung – Pudak.

“Realisasi hanya mencapai 56,69 persen karena kontraktor kehabisan modal,” ujar Harun.

Untuk 8 ruas jalan lainnya, Harun menuturkan pemanfaatannya tergolong optimal. Sebab, jalan yang dibangun merupakan jalan yang banyak dilalui sebagai jalur ekonomi serta aktivitas warga.

Lebih lanjut, Harun mengatakan kegiatan pengawasan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman PEN supaya pemulihan ekonomi nasional yang sempat terpuruk karena Covid 19 bisa segera pulih.

Harun berharap ada proyek-proyek yang bisa menyerap tenaga-tenaga kerja lokal sehingga dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mendapatkan penghasilan.

“Namun demikian proyek-proyek ini harus tetap dilaksanakan secara proper dan tidak mengesampingkan mutu apalagi dilakukan dengan cara-cara KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” kata Harun.

Pilihan Editor: Satgassus Polri Awasi Proyek Rumah Sakit Galesong Berbiaya Rp 91,9 Miliar