Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiyono (kiri) mengenakan jas partai kepada Menparekraf Sandiaga Uno (kedua kiri) disaksikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (kedua kanan) di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023. Sandiaga Uno resmi gabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan telah mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) dan jas partai berwarna hijau. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum memutuskan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hari ini, Sandiaga secara resmi dilantik jadi kader PPP oleh pelaksana tugas Ketua Umum Muhamad Mardiono.
"Ya saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden,” kata Sandiaga di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Juni 2023.
Sandiaga enggan mengungkapkan respon Jokowi kala dirinya berkonsultasi. Ia balik meminta wartawan untuk menanyakan sendiri kepada Presiden. “Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Jokowi,” kata dia.
Sandiaga mengaku memutuskan bergabung ke partai berlambang Ka'bah ini untuk mewujudkan 4 AS. Adapun 4 AS ini terdiri atas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas.
Sandi juga akan berupaya menyebarkan semangat demi mengusung ekonomi Indonesia. Ia bakal bekerja secara total demi PPP. “Saya akan membukakan jalan terbaik buat PPP dan buat Indonesia,” kata bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Sementara itu Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono membantah jika momen konsultasi Sandiaga kepada Jokowi merupakan bagian dari cawe-cawe politik praktis. Menurut dia, Sandiaga berkomunikasi dengan Jokowi dalam konteks politik kenegaraan.
Ia mengingatkan bahwa PPP adalah koalisi pemerintah. Pemimpinnya, kata Mardiono, adalah Presiden Jokowi. "Jadi kalau kemudian PPP atau Pak Sandiaga sebagai menteri itu melakukan koordinasi, itu dalam konteks politik kenegaraan,” kata Muhammad Mardiono
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
2 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
