TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo membantah soal adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika terpilih menjadi Presiden. Hal itu disampaikan Ganjar usai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023.

"'Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan presiden," kata Ganjar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.

"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," kata Said Abdullah dalam keterangannya.

Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.

Sebelumnya, kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter @adearmando61 pada Ahad 11 Juni 2023 menulis, "Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP."

Namun pada Selasa 13 Juni, Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, "Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!”

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Ganjar Pranowo Sebut Bakal Ada Partai Merapat ke PDIP: Warnanya Ada dalam Pelangi