TEMPO.CO, Jakarta - Polri mewacanakan pembentukan Polisi RW dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Komisi III pada Senin, 5 Juni 2023. Hal tersebut direspons politikus dari beberapa fraksi di Komisi III yang membidangi hukum itu.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi NasDem Taufik Basari atau biasa dipanggil Tobas mendukung polisi RW dan dapat direalisasikan waktu dekat ini sebagai uji coba. "Ini bisa menjadi subject to be evaluated," kata Tobas saat Rapat Kerja Anggaran di Komisi III DPR, Senin, 5 Juni 2023.

Tobas bahkan mengatakan dalam masa uji coba polisi RW ini, Polri bisa melibatkan Komisi III dalam hal pengawasan. "Kami di komisi 3 bisa dilibatkan juga pengawasan dalam hal pelaksanaannya," ucapnya.

Menurut Tobas, dari daerah pemilihan yang ada di Komisi III nantinya dapat menyampaikan wilayah mana saja yang akan disiapkan polisi RW. "Mungkin poldanya bisa menyampaikan kepada kami, di daerah mana saja yang disiapkan polisi RW-nya," ujarnya. Dari daerah yang dijadikan uji coba polisi RW itu seterusnya akan dilakukan evaluasi. "Tapi akan kami bantu untuk melakukan pengawasan, ya nanti dalam proses pengawasan itu bisa kita diskusikan di sini, evaluasinya seperti apa," katanya.

Dari evaluasi yang ada kata Tobas, barulah semua pihak dapat dimemutuskan bagaimana keberlanjutan program polisi RW yang diinisiasi oleh Polri. "Apakah ternyata bagus sehingga bisa dilanjutkan apakah kemudian harus kita hentikan," katanya. Bahkan Tobas menekankan bahwa Komisi Hukum itu dapat membantu mengoptimalkan program ini dengan memberikan masukan maupun pengawasan terkait penggunaan anggaran untuk polisi RW.

Politukus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan polisi RW menarik perhatiannya. "Saya sampai datang ke Pak Suwondo, saya tanya apa nih cerita? Ini kan orang Kamtibmas, banyaklah ilmunya saya senang," kata Aboe.

Kendati begitu, Aboe mempertanyakan alokasi anggaran untuk polisi RW ini. Untuk itu, dia meminta Polri menjelaskan program ini secara komprehensif. "Digerakkannya program polisi RW, saya pikir perlu ada penjelasan nanti program ini dicantolkan ke mana anggarannya," katanya.

Aboe mempertanyakan apakah program polisi RW akan membebani anggaran negara. Aboe juga mengkritisi risiko adanya tumpang tindih antara polisi RW dan Babinkamtibmas. "Karena ini menjelang Pemilu jadi orang ini pada tanya, Kalau saya sih biasa-biasa saja," ucapnya.

Aboe pun mengingatkan mendekati Pemilu semua hal menjadi sensitif. Pemilu hanya tersisa tujuh hingga delapan bulan lagi. "Cuma karena ini pemilu sensitif gitu tinggal tujuh delapan bulan. Itu yang pertama. Anggarannya dicantolkan ke mana gitu, pak?" katanya.

Merespons berbagai argumen itu, Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono mahfum banyak pertanyaan yang muncul. Gatot memastikan polisi RW tidak akan membebani anggaran negara. "Polisi RW tidak membebani anggaran Polri. Tapi untuk lengkapnya setelah saya, Pak Kabaharkam Komjen Fadil Imran yang akan menjelaskan tentang polisi RW ini," ucapnya.

Sebelum Fadil Imran menjelaskan detail ihwal polisi RW, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir yang memimpin rapat menolak pembahasan rinci. Pasalnya agenda awal rapat untuk membahas anggaran. Ia pun merencanakan membahas polisi RW ini pada lain waktu. "Nanti kami undang khusus saja ya, pak. Kami undang khusus Pak Fadil," ucapnya.

Pilihan Editor: Tujuan, Tugas, hingga Harapan Pembentukan Polisi RW yang akan Dijadikan Program Nasional