TEMPO.CO, Jakarta - Munculnya istilah petugas partai kembali mendapat perhatian setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) tahun 2024.

Ganjar petugas partai

Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam sebuah konferensi pers yang dilangsungkan di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 21 April 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Tempo.

"Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Megawati dalam pengumumannya.

Mega juga menekankan bahwa dirinya memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden melalui pertimbangan yang cermat dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Ia mengacu pada situasi ini ketika dirinya memilih Ganjar sebagai calon presiden potensial dari PDIP.

“Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan PDIP saja, tapi kemaslahatan pemerintahan Indonesia. Jadi kalau pilih Pak Ganjar itu bukan (kepentingan PDIP), meskipun saya bilang ‘Awas kalau kamu tidak ngomong kader partai, petugas partai’. Sadar juga untung beliau nurut,” kata Mega.

Tanggapan Ganjar

Ganjar sendiri menyatakan bahwa ia tidak keberatan disebut sebagai petugas partai ketika menerima dukungan dari PDIP sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024.

Baginya, istilah "petugas partai" adalah realitas yang dihadapi oleh semua kader partai jika mereka ingin menduduki jabatan publik. Menurut Ganjar, kader partai harus mendapatkan restu dari ketua umum partai.

"Sangat nyaman. Kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai, kalau tak ada tanda tangan dari ketum partai, dia tak akan bisa dapatkan jabatan publik," kata Ganjar dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah di kanal Youtube.

"Mari kita baca konstitusi dan kita baca semua dari semua realitas. Kalau saya mau jadi gubernur, yang tanda tangan ketum," tambahnya.

Jokowi juga petugas partai

Selain Ganjar Pranowo, sebelumnya Megawati juga pernah menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Pada 2016 lalu, Mega mengungkapkan bahwa dirinya sering mendapat gangguan dari publik karena menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai.

Menurutnya, pihak yang mengganggunya tidak sepenuhnya memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP. Mega kemudian menjelaskan bahwa dalam amanat kongres PDIP, disebutkan bahwa para kader yang menjabat di partai maupun pemerintahan adalah petugas partai, termasuk dirinya sendiri.

"Saya ini petugas partai. Kebetulan saja saya terpilih sebagai ketua umum," katanya dalam acara sekolah calon kepala daerah PDIP di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 6 September 2016.

Presiden wanita pertama Republik Indonesia ini berkali-kali menegaskan kepada para calon kepala daerah dari PDIP saat itu bahwa mereka juga adalah kader partai. "Kalian semua petugas partai, loh. Awas loh kalau tidak ngaku," ujarnya.

Kata Puan Maharani

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga sempat menyebut Jokowi adalah kader sekaligus petugas partai. Hal ini dilakukannya ketika usai masa pemilihan umum 2014 dan ada isu bahwa para pendukung Jokowi siap membentuk partai baru.

"(Membentuk partai) itu hak politik tiap warga negara, tapi sampat saat ini Pak Jokowi masih kader PDIP dan petugas partai," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa, 3 Februari 2015. "Kalau ada massa dan nama partainya, lalu disahkan pemerintah, ya, boleh-boleh saja," kata Puan.

Pilihan Editor: Megawati ke Ganjar: Awas Kalau Kamu Tidak Ngomong Petugas Partai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.