TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyato menanggapi warkat yang dilayangkan pakar hukum Denny Indrayana kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam surat terbuka itu, Denny meminta Megawati menghentikan siasat penundaan Pemilihan Umum 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang kembali mencuat.

Hasto menjelaskan, sikap Megawati sedari awal sudah jelas. Mega, kata dia, meminta Pemilu dijalankan tepat waktu pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Sikap Ibu Megawati sudah sangat clear. Sehingga dalam konteks ini mari kita wujudkan Pemilu itu dengan sebaik-baiknya, jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023.

Hasto menjelaskan, Presiden RI ke-5 itu punya komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi.

“Ibu Mega selalu memperjuangkan politik kebenaran. Jadi ketika surat terbuka itu bicara politik kebenaran, ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta dan data, bukan opini,” kata dia.

Pakar hukum Denny Indrayana sebelumnya melayangkan surat terbuka kepada Megawati Soekarnoputri. Dalam warkatnya, Denny meminta Megawati menghentikan siasat penundaan Pemilihan Umum 2024 yang kembali mencuat.

Dia bercerita, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Bukan soal sistem Pemilu proporsional tertutup atau terbuka, kata dia, melainkan terbukanya peluang penundaan Pemilu 2024.

“Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” kata Denny dalam keterangannya, Jumat, 2 Juni 2023.

Pilihan Editor: JK Ungkap Deklarasi Anies Baswedan oleh Demokrat Sudah Direncanakan SBY Sejak Bulan Lalu