TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato kebangsaan pada puncak perayaan ulang tahun atau Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-21 di Istora Senayan, pada Sabtu, 20 Mei 2023. PKS merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat.

Perayaan ultah ke-21 PKS kali ini, mengundang pimpinan umum partai dari mitra partai Koalisi Perbaikan untuk Persatuan (KPP), mulai dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua Umum Surya Paloh.

Berikut isi pidato kebangsaan yang disampaikan Anies tersebut dihimpun Tempo.

Singgung dua tipe pemerintahan

Anies Baswedan menyampaikan pidato tentang ekonomi ekstraktif, institusi politik dan ekonomi inklusif di hadapan simpatisan dan kader PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Saat memulai pidatonya di Milad PKS ke-21 tersebut, Anies disanjung para kader dan simpatisan PKS sebagai presiden untuk Indonesia di masa depan. Ia pun membuka pidatonya dengan pantun.

Dalam pidato kebangsaannya itu, Anies menyinggung perihal dua tipe pemerintahan. Yakni pemerintah dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif dan pemerintahan institusi politik dan ekonomi inklusif. "Institusi politik ekstraktif itu bersifat memeras, menyingkirkan dan bersifat inklusif atau melayani negara," katanya.

Sebut institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepentingan kelompok

Anies menyinggung bahwa institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepentingan kelompok. Dimana pemerintahan tersebut mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada suatu pemimpin, pada satu grup pada satu kelompok kekuasaan yang tidak disebar dan tidak dibagikan semua negara.

Tak hanya itu, institusi politik ekstraktif, kata Anies, memberikan batasan dalam.partisipatif publik, mengendali dengan manfaat kekuatan politik yang dimiliki (abuse of power).

"Bahkan mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena negara dengan institusi politik yang memeras dan meningkatkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum," kata dia di hadapan massa PKS.

Anies meyakini pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif bahkan membuat peraturan ditekuk sesuai kepentingan tertentu ketika diterapkan. "Setelah tebang pilih seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan," ujarnya.

Anies bahkan nyeletuk agar kondisi institusi politik dan ekonomi ekstraktif tersebut tidak terjadi di Indonesia. "Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita," katanya

Lalu Anies melempar tanya ke audien, ada atau tidak yang merasakan kondisi demikian di Indonesia. Pertanyaan mantan gubernur Jakarta itu pun disambut sorak sorai oleh audien. "Jangan sampai ada, karena itu tanda-tanda jauh dari kesuksesan," ucapnya.<!--more-->

Anies sebut institusi politik dan ekonomi inklusif selalu mengayomi masyarakat

Anies pun menjelaskan bagaimana pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusi. Di mana pemerintahan seperti itu selalu mengayomi masyarakat, menjunjung tinggi tegaknya rule of law. "Memperkuat cabang-cabang hukum agar independen agar terbebas dari intervensi politik dan transparan dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Anies menyebutkan pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusif melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk melaksanakan aspirasi tanpa sedikitpun ada rasa takut. Karena itu Anies menyoroti salah satu beleid yang sangat merugikan masyarakat. Dimana beleid tersebut merebut satu-satunya alat perjuang rakyat, yakni suara rakyat itu sendiri.

"Sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan, izinkan kata-kata rakyat bisa muncul di permukaan pada saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka," katanya Anies.

Padahal, kata dia, soal pendapat dan suara rakyat sudah jelas diatur dalam konstitusi negara."Justru pasal-pasal dalam undang-undang dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksklusif melarang konstitusi atas kebebasan berpendapat," kata Anies Baswedan.

Anies sempat berpesan untuk tak khawatirkan hasil survei

Sebelumnya Anies Baswedan juga sempat ikut dalam acara perayaan Milad PKS ke-21 di Yogyakarta pada Kamis lalu, 18 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Anies sempat berpesan agar seluruh pendukungnya tak khawatir soal hasil survei sejumlah lembaga yang menyebut elektabilitasnya tertinggal jauh dari dua calon pesaingnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Anies menyatakan bahwa hal serupa pernah terjadi saat dirinya mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno dan diusung oleh PKS serta Gerindra, saat itu tak diunggulkan menurut sejumlah survei.

Kenyataannya, Anies berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan pasangan yang lebih diunggulkan, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP.<!--more-->

Anies singgung upaya penjegalan dirinya

Anies Baswedan juga menyinggung soal upaya penjegalan dirinya. Hal itu, membuat dia semakin yakin bahwa survei sejumlah lembaga tak menunjukkan angka nyata elektabilitas dirinya.

"Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya tidak seperti itu (menempatkan Anies di bawah)," kata Anies. "Karena kalau (saya) disurvei (posisinya) nomor tiga ya kenapa harus dijegal? Mungkin mereka yang menjegal punya hasil survei yang sesungguhnya."

Sejauh ini, Anies Baswedan baru dipastikan akan menghadapi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pasalnya, hingga saat ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum secara resmi menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto.

TIKA AYU

Pilihan Editor: Hasil Survei LSI Denny JA, Begini Karakter Para Pemilih Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto