Jokowi Minta Bantuan Jepang untuk Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Febriyan

Sabtu, 20 Mei 2023 10:28 WIB

Presiden Joko Widodo dan delegasi Indonesia bertemu PM Jepang Fumio Kishida di perhelatan KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu, 20 Mei 2023. Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membawa isu konflik Myanmar dalam kehadirannya ke Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7 di Hiroshima, Jepang yang dimulai sejak Jumat kemarin, 19 Mei 2023. Jokowi pun meminta bantuan Jepang untuk terlibat dalam upaya pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Myanmar, yang sebelumnya terpaksa harus menghadapi insiden baku tembak.

"Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center," demikian keterangan tertulis Istana, Sabtu, 20 Mei 2023.

The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center merupakan organisasi yang dibentuk negara anggota ASEAN, yang mengatur bantuan kemanusiaan ASEAN untuk Myanmar.

Permintaan dukungan ini disampaikan langsung Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima hari ini, Sabtu, 20 Mei 2023. Jokowi juga meminta dukungan Jepang untuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.

Indonesia galang bantuan untuk masyarakat Myanmar

Saat ini, Indonesia terus menggalang kekuatan dari negara ASEAN untuk menyalurkan bantuan ke Myanmar. "Saya akan melakukan komunikasi lagi dengan stakeholders di Myanmar agar proses humanitarian assistance ini dapat dilakukan sesuai dengan pembicaraan yang sudah kita lakukan selama empat bulan ini," kata Retno dalam keterangan pers, Jumat, 3 Mei 2023.

Advertising
Advertising

Retno mengatakan pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari mandat Konsensus Lima Poin (5PC) yang disepakati ASEAN dan pimpinan junta militer Min Aung Hlaing sebagai rencana perdamaian untuk mengatasi krisis Myanmar.

Bantuan kemanusiaan tersebut dikoordinasikan oleh Sekjen ASEAN dan dijalankan oleh AHA Center. Terdapat dua tahap dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Tahap pertama terkait dengan life saving penyelamatan jiwa, yang telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19.

Sementara pemberian bantuan tahap kedua yang terkait dengan life sustaining atau keberlangsungan hidup, kata Retno, sempat mengalami hambatan karena kurangnya akses bagi AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan, terutama di wilayah-wilayah yang berada di luar kontrol militer Myanmar.

Selanjutnya, Jokowi singgung soal bantuan ke Myanmar pada KTT ASEAN

<!--more-->

Beberapa hari kemudian, upaya pengiriman bantuan ke Myanmar ini juga disinggung Jokowi saat KTT ASEAN di Bali, awal Mei lalu. Jokowi bersyukur Indonesia yang kini menjadi Ketua ASEAN 2023 bisa membantu AHA Centre.

Penyaluran bantuan, kata Jokowi, memang sempat tertunda cukup lama karena masalah akses. Hingga akhirnya, Jokowi menyebut AHA Center kemarin sudah akan menyerahkan bantuan kemanusiaan dengan didampingi tim monitoring ASEAN.

"Tapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak menembak," kata Jokowi dalam keterangan pers, Senin, 8 Mei 2023.

Bantuan AHA Centre dinilai salah alamat

Di sisi lain, ketua organisasi riset dan advokasi masyarakat Myanmar Progressive Voice, Khin Ohmar, justru menilai AHA Centre tidak memiliki kapasitas untuk mengirimkan bantuan ke Myanmar. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, Khin mengatakan independesi AHA Centre dipertanyakan karena beberapa dewan pengurusnya merupakan bagian dari junta militer.

Menurut dia, bantuan yang selama ini dikirim melalui AHA Centre ke Myanmar justru disalurkan kepada militer. “AHA Centre bertujuan untuk mengirim bantuan kemanusiaan yang disebabkan bencana alam. Sementara krisis Myanmar disebabkan bencana politik oleh manusia. AHA Centre tidak punya kapasitas untuk merespons konflik ini,” kata Khin.

Myanmar dilanda kekerasan dan gejolak ekonomi sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 2021. Tatmadaw atau militer Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap lawan, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk pemerintahan di pengasingan, National Unity Government of Myanmar atau NUG.

Pihak lainnya bergabung dengan kelompok perlawanan bersenjata nasional, yang bersekutu dengan NUG dan beberapa tentara etnis minoritas dalam memerangi junta.

Sebelum ke Jepang, Jokowi juga sudah mengikuti KTT G7 di Elmau, Jerman, tahun lalu. Kala itu, ajang KTT di Jerman ini diwarnai oleh persaingan antara negara barat di G7 dan Cina, kemudian Perang Rusia - Ukraina. Sampai KTT G7 Jepang pun, Perang Rusia - Ukraina masih terus berlanjut.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Serial Shogun akan Berlanjut, 2 Musim Tambahan

9 jam lalu

Serial Shogun akan Berlanjut, 2 Musim Tambahan

Serial populer Jepang Shogun akan berlanjut dua musim tambahan

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya