TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menanggapi Presiden Joko Widodo yang mengusulkan nama bakal calon presiden dan calon wakil presiden ke partai politik.

Agus mengatakan presiden memang memiliki hak sebagai warga negara untuk memilih calon. Namun ia meminta agar presiden tetap fokus pada masalah kebangsaan.

Sebab, kata dia, masih banyak isu yang belum terselesaikan, mulai dari masalah ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan keadilan.

“Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tapi mohon kita semua mengawal demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, tapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang,” kata AHY usai menyerahkan berkas nama bakal calon legislatif Partai Demokrat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Pusat, Ahad, 14 Mei 2023.

AHY meminta kepada pemimpin di tingkat nasional, juga kepala daerah dan wakil rakyat agar tetap fokus pada isu kebangsaan. Ia mendesak agar semuanya tidak disangkutpautkan dengan urusan pemilu.

“Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. Jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres. Nanti direduksi akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya. Tidak dipenuhi aspirasinya,” ujar dia.<!--more-->

Anies Baswedan minta pemerintah netral dan tak intervensi Pemilu 2024

Sebelumnya, Anies Baswedan meminta agar pemerintah bersikap netral dan tak ikut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di Pemilu 2024. Hal ini Anies sampaikan di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengendorse capres dan memotori terbentuknya Koalisi Besar. Anies meminta agar negara membiarkan rakyat tanpa dipengaruhi dan meminta tak ada tangan negara yang terlibat.

"Percayakan rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam karya yang baik. Kalau negara ikut ambil andil, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia," kata Anies dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Mei 2023.

Menurut Anies rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu untuk menentukan pilihan di Pemilu 2024 tanpa perlu diintervensi. Anies juga mengimbau kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan menolak untuk dipengaruhi.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan. Ini bukan soal statistik perhitungan, ini soal hak saya menentukan bangsa ini," kata Anies.

Dalam pidatonya, Anies juga menyinggung soal adanya pihak yang ketakutan kehilangan kekuasaan. Padahal menurut Anies, kekuasaan sejatinya merupakan milik rakyat, bukan pejabat apa lagi parpol. Rakyat, kata Anies, setiap 5 tahun sekali rakyat berhak menitipkan kekuasaan secara bergantian.

"Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan tidak pindah, kekuasaan ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia," kata Anies.<!--more-->

Jokowi janji bisiki partai politik soal capres cawapres versi musra

Terbaru, Jokowi telah menerima daftar nama capres dan cawapres yang dipilih sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta. Jokowi pun mengingatkan bahwa konstitusi mensyaratkan yang bisa mencalonkan capres atau cawapres hanya partai atau gabungan partai.

"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat, kepada partai-partai yang sekarang ini koalisinya juga belum selesai," kata Jokowi di Istora, Minggu, 14 Mei 2023. "Jadi kalau saya sekarang untuk apa, itu yang namanya strategi, jangan grasa-grusu, Belanda masih jauh."

Penanggung jawab Musra Budi Arie Setiadi juga telah mengatakan Jokowi memberikan arahan ihwal sikap politik Musra pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dalam acara itu. “Siapa capres-cawapres yang layak didukung, kita ikut perintah Pak Jokowi,” kata Budi dalam keterangannya, Senin, 8 Mei 2023.

Musra telah menetapkan tiga nama capres dan empat cawapres 2024 yang akan diserahkan ke Jokowi. Nama-nama ini dipilih setelah menjaring suara dari berbagai provinsi. Tiga capres yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Adapun cawapres yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsyad Rasyid, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

EKA YUDHA SAPUTRA | FAJAR PEBRIANTO | M. JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: 4 Pernyataan Jokowi Saat Hadiri Acara Puncak Musyawarah Rakyat di Istora Senayan