TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menolak permintaan mundur Dewan Gereja Papua dari wilayah konflik untuk syarat negosiasi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens yang disandera oleh KKB atau OPM.

Julius mempertanyakan kenapa baru sekarang ada desakan TNI mundur. Padahal, kata dia, tidak ada jaminan KKB untuk tidak menganggu para pekerja proyek pembangunan pemerintah di Papua.

“Prinsipnya, apakah ada jaminan keamanan dari para perwakilan gereja terhadap keamanan Papua?” kata Julius saat dihubungi Jumat, 12 Mei 2023.

Ia mengatakan selama ini aksi separatisme seringkali menyasar warga dengan kejam, baik terhadap penduduk setempat maupun para pekerja proyek-proyek pemerintah demi kemajuan tanah Papua. Selain itu, ia menegaskan siaga tempur TNI hanya dilakukan di wilayah rawan.

“Siaga tempur hanya di wilayah rawan, Soft Opproach dilakukan di luar daerah itu,” kata Julius.

Minta mundur dan bentuk tim independen

Sebelumnya, Dewan Gereja Papua meminta kepada Polda Papua agar menarik pasukan TNI-Polri dari daerah konflik untuk memberikan jeda kemanusiaan dan segera membentuk tim independen untuk negosiasi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

“Pertemuan antara Dewan Gereja dan Uskup Keuskupan Jayapura bersama Kapolda Papua membahas, antara lain perlunya menarik kembali semua anggota nonorganik dari daerah konflik sebagai langkah jeda kemanusiaan,” kata Koordinator Sekretariat Keadilan dan Kebenaran Keuskupan Jayapura, Pastor John Bunay, saat dihubungi Tempo, Jumat, 12 Mei 2023.

Dewan Gereja Papua juga meminta Polda Papua mengembalikan semua warga yang diungsikan agar dikembalikan ke kampung halaman masing-masing. Selain itu, Dewan Gereja Papuajuga meminta pemerintah dan TPNPB-OPM membentuk tim independen untuk pembebasan Kapten Philips.

“Tim independen yang dipercayai oleh kedua belah pihak untuk pembebasan pilot yang disandera,” kata John Bunay.

Menanggapi pertemuan antara Dewan Gereja Papua dan Kapolda Papua, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB, Jeffrey Bomanak mengatakan KKB hanya mengakui pembebasan Kapten Philips dilakukan melalui negosiasi internasional.

“Seluruh organ perjuangan bangsa Papua, LSM lokal nasional dan internasional, secara demokratis harus menyetujui solusi demokratis yang sudah disampaikan oleh OPM bahwa harus ada negosiasi internasional, dan semua harus menekan Jakarta Untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Jeffrey Bomanak dalam keterangan tertulisnya, 13 Mei 2023.

Ia juga menegaskan agar seluruh pihak tidak melakukan pertemuan tertutup dengan pemerintah Indonesia terkait pembebasan Kapten Philips. Ia mengatakan TNI-Polri akan memanfaatkan pertemuan untuk mencuri informasi dan legitimasi melakukan operasi militer.