TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM melakukan pemantauan pra pemilu untuk menemukan potensi kerawanan hilangnya hak warga negara dalam pelaksanaan Pemilu tahun depan. Komnas melakukan pemantauan di 5 provinsi, serta melakukan pemantauan terhadap kelompok rentan seperti kelompok LGBT, kelompok pengidap HIV/AIDS, kelompok tahanan dan disabilitas.

Temuan ini nantinya akan diserahkan kepada para pemangku kebijakan terkait untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Lalu, apa saja hasil temuan Komnas HAM tersebut?

Dinasti politik Banten buat pemilih rentan

Komnas HAM menyatakan dinasti politik di Provinsi Banten masih sangat kuat. Kuatnya dinasti politik tersebut membuat kerentanan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi tinggi.

“Kami telah melakukan diskusi dengan beberapa akademisi dan pengamat politik, juga teman-teman dari organisasi lainnya, dinasti politik di Banten memang masih sangat kuat,” kata Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, dalam konferensi pers Hasil Pengamatan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Jumat, 12 Mei 2023.

Politik dinasti berpotensi adanya mobilisasi birokrasi

Pramono mengatakan dinasti politik tersebut memungkinkan terjadinya mobilisasi birokrasi untuk kepentingan mendukung calon dari dinasti politik tersebut. Selain mobilisasi birokrasi, kata dia, dinasti politik juga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pemenangan pemilu.<!--more-->

Sejumlah modus penyalahgunaan APBD

Pramono menuturkan timnya menemukan sejumlah modus yang kerap digunakan untuk menyalahgunakan APBD tersebut. Di antaranya pemberian hibah atau bantuan sosial kepada lembaga yang sebenarnya dimiliki oleh keluarga sendiri.

“Atau organisasi yang dipimpin oleh keluarga mereka,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, modus lainnya yang ditemukan lembaganya adalah pemberian hibah dan bansos kepada lembaga yang tidak jelas profilnya alias hibah fiktif. “Itu beberapa modus penyalahgunaan APBD yang lingkarannya di dinasti politik tersebut,” kata dia.

Dinasti politik buat ketimpangan pembangunan

Selain menciptakan kerentanan dalam pemenuhan hak pemilih, Pramono menuturkan kuatnya dinasti politik di Banten juga menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah utara dan selatan. Menurut dia, penyalahgunaan anggaran yang disebabkan oleh dinasti politik membuat pembangunan wilayah Banten utara lebih pesat ketimbang pembangunan yang dilakukan di daerah selatan.

“Ketimpangan yang ada di Provinsi Banten antara wilayah selatan dan utara itu sangat tinggi, ketimpangan soal pendidikan misalnya,” kata dia.

Kelompok LGBT di Medan insecure hadapi Pemilu 2024

Komnas HAM juga menemukan sejumlah permasalahan pemenuhan HAM soal penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sumatera Utara. Salah satunya permasalahan tersebut ditemukan di Kota Medan.

Pramono menuturkan timnya menemukan bahwa kelompok-kelompok LGBT di kota tersebut khawatir dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Kekhawatiran itu, kata dia, muncul karena adanya pernyataan terbuka dari Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menyatakan Medan adalah kota anti-LGBT.

“Teman-teman LGBT merasa semakin insecure karena ada pernyataan dari pimpinan daerahnya bahwa Kota Medan sebagai kota bebas LGBT,” kata Pramono.<!--more-->

Khawatir karena Bobby nyatakan Medan bebas LGBT

Bobby Nasution menyatakan Medan sebagai kota anti-LGBT setelah melihat banyak pasangan sesama jenis saat perayaan malam tahun baru 2023. Dia menuturkan melihat peristiwa itu saat berjalan dari Kantor Wali Kota Medan ke acara perayaan tahun baru di Jalan Raden Saleh, Kota Medan. Dia meminta warga Medan untuk menghindari perilaku tersebut, karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama maupun budaya lokal.

"Sepanjang saya jalan dari depan Kantor Wali Kota saya lihat kok yang cowok sama cowok (berpasangan), nggak ada ya, Kota Medan nggak ada LGBT, kita anti LGBT!" kata Bobby pada 1 Januari 2023.

Menurut Ubaid, Komnas HAM menerima laporan pernyataan tersebut membuat kelompok LGBT menjadi khawatir untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pramono mengkhawatirkan bahwa problem ini akan membuat kelompok LGBT kehilangan hak suaranya.

“Mereka memang didata, tetapi untuk datang ke TPS itu mereka merasa enggan karena adanya pernyataan terbuka kepala daerah yang menyatakan secara terbuka mengenai hal tersebut,” kata dia.

Banyak pekerja informal yang juga rentan dalam Pemilu 2024

Ubaid mengatakan permasalah kekhawatiran kelompok LGBT di Medan bukan satu-satunya permasalahan Pemilu yang ditemukan Komnas di wilayah Sumatera Utara. Dia mengatakan timnya menemukan permasalahan identitas pekerja yang berasal dari daerah terpencil.

Menurut dia, di Sumatera Utara banyak warga yang bekerja di sektor informal terancam kehilangan hak suaranya dalam Pemilu 2024. Kelompok pekerja informal itu biasanya bermigrasi dari kabupaten lain menuju kota-kota di Sumatera Utara.

Meski sudah berpindah tempat, kata dia, namun warga tersebut masih mempertahankan data kependudukan di daerah asalnya. Dia mengatakan Komnas khawatir karena permasalahan kependudukan itu, para pekerja informal seperti pekerja rumah tangga akan kehilangan hak suaranya dalam Pemilu 2024.

“Yang seperti ini mereka sebagian sadar pindah domisili, namun masih mempertahankan identitas asalnya. Orang seperti ini berpotensi kehilangan hak pemilihnya dan jumlahnya cukup besar,” kata Pramono.

M. ROSSENO AJI

Pilihan Editor: Kata NasDem Soal Perusakan Baliho Anies Baswedan: Saling Menghormati, Tak Perlu Destruktif dan Pasang Lagi