TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak boleh netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut dia, RI 1 tersebut harus aktif memonitor agar gelaran Pemilu berjalan luber jurdil, berkualitas, aman, dan damai.

Dia menjelaskan, Presiden punya tanggung jawab memastikan Pemilu 2024 digelar secara konstitusional. Sehingga, kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara bisa terwujud.

“Presiden Jokowi tidak boleh netral di pemilu 2024. Harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan luber jurdil, berkualitas, dan berintegritas,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa, 9 Mei 2023.

Presiden dianggap tak langgar aturan

Pernyataan Viva Yoga Mauladi tersebut menanggapi ramainya kritik yang dilayangkan kepada presiden usai mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, minus Partai NasDem. Menurut Viva, tidak ada aturan yang dilanggar dalam peristiwa tersebut.

Dia menjelaskan, jabatan presiden adalah jabatan politik dan publik. Sehingga, menjadi sebuah keniscayaan kala Jokowi terlibat dalam proses maupun obrolan politik.

Toh Jokowi disebut Viva tidak pernah melarang siapapun maju nyapres. Namun, kata dia, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu kerap jadi korban playing victim dari pihak yang melontarkan narasi bahwa pemerintah menjegal maupun membegal figur dan parpol tertentu.

“Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?” tanya Viva.

Selanjutnya, presiden dinilai boleh berpihak asal tak menyalahgunakan kekuasaan

<!--more-->

Dia menyebut sedianya sikap Jokowi dijamin oleh konstitusi selama tidak menyalahgunakan kekuasaan. Adapun fakta saat ini, kata Viva, Jokowi telah memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapapun yang maju nyapres.

“Atau mungkin dugaan saya saja, jangan-jangan karena kepuasan publik yang masih tinggi di atas 70% kepada pemerintahan presiden Jokowi, lalu ada tim-tim sukses yang khawatir atau deg-degan jantungnya,” kata dia.

Anies Minta Pemerintah Netral

Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta pemerintah bersikap netral dan tak ikut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di Pemilu 2024. Hal ini Anies sampaikan di tengah gencarnya presiden mempromosikan capres dan memotori terbentuknya Koalisi Besar.

Anies meminta agar negara membiarkan rakyat tanpa intervensi dan meminta tak ada tangan negara yang terlibat.

"Percayakan rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada yang memilki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam karya yang baik. Kalau negara ikut ambil andil, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia," kata Anies dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Mei 2023.

Menurut Anies, rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu untuk menentukan pilihan di Pemilu 2024. Anies juga mengimbau kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan menolak untuk dipengaruhi.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan. Ini bukan soal statistik perhitungan, ini soal hak saya menentukan bangsa ini," kata Anies.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan kerap memberikan sinyal dukungan terhadap dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Keduanya dianggap sebagai sosok yang paling pas untuk melanjutkan kepemimpinannya.