Adu Klaim Petugas Partai dan Petugas Rakyat di Pencapresan Ganjar Pranowo dan Anies

Senin, 8 Mei 2023 09:40 WIB

Ilustrasi Tempo/Imam Yunianto

TEMPO.CO, Jakarta – Suhu politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres 2024) semakin hangat saja. Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada mulanya disebut sebagai petugas partai.

Sementara Capres Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan pun tak mau kalah. Relawan Amanat Nasional yang diprakarsai oleh kader Partai Amanat Nasional (PAN) Sahrin Hamid menyebut Anies sebagai petugas rakyat.

Istilah petugas partai

Istilah petugas partai kembali muncul dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Pengumuman penunjukan ini Megawati sampaikan dalam konferensi pers di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 21 April 2023, seperti dilansir dari Tempo.

"Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Megawati dalam pengumumannya.

Adapun Ganjar sendiri mengaku tak masalah disebut sebagai petugas partai saat menerima dukungan dari PDIP sebagai Capres untuk Pilpres 2024. Baginya, terminologi petugas partai merupakan realitas yang dihadapi semua kader partai jika ingin menempati jabatan publik. Sebab, menurutnya, kader harus mendapatkan restu dari ketua umum partai.

Advertising
Advertising

"Sangat nyaman. Kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai, kalau tak ada tanda tangan dari ketum partai, dia tak akan bisa dapatkan jabatan publik," kata Ganjar dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah di akun YouTube.

"Mari kita baca konstitusi dan kita baca semua dari semua realitas. Kalau saya mau jadi gubernur, yang tanda tangan ketum," tambahnya.

Selanjutnya: Ganjar lantas menjelaskan penetapan…

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

3 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

3 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

3 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

3 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

4 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

5 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

6 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

6 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

7 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

7 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya