TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan membentuk Koalisi Orang Kecil. Koalisi ini disebut Said untuk melawan kekuatan demokrasi terpimpin di bawah koalisi besar atau Koalisi Kebangsaan. Menurut Said koalisi besar membahayakan demokrasi.

"Partai Buruh membentuk koalisi orang kecil karena koalisi besar itu membahayakan demokrasi Indonesia," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 19 April 2023.

Menurut dia untuk mewujudkan Koalisi Orang Kecil, Partai Buruh mengajak partai politik non-koalisi. Diantaranya ada Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Gelora dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Semua ini akan diajak partai buruh untuk membentuk koalisi kecil," ujar Said.

Koalisi Orang Kecil, menurut Said, juga menggaet kelompok sipil, mulai dari serikat pekerja, akademisi dan mahasiswa. Said mengisahkan upaya Indonesia keluar dari sistem demokrasi terpimpin pada 1998.

"Capek-capek mahasiswa, aktivis, jurnalis kita bersatu untuk perubahan 98 untuk demokrasi yang bersih, demokrasi yang sehat bukan lagi demokrasi yang terpimpin," ujar Said.

Said menuturkan sistem demokrasi terpimpin membuat seolah-olah hanya mereka yang bisa mengatur negara. "Yang lain bisa disingkirkan karena mereka sudah besar," ujarnya

Said Iqbal menilai syarat demokrasi terpimpin adalah parliamentary threshold 4 persen. Simulasi perhitungan suara Partai Buruh dengan total capaian 30 kursi bahkan 40 kursi tetap tak mencapai kisaran 6 juta suara nasional. Maka semuanya hangus begitu saja. Sehingga Said melihat ujung dari semua ini hanya memunculkan dua capres.

Said mengatakan Koalisi Orang Kecil dideklarasikan pada 1 Mei bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional. Ia mengklaim deklarasi akan diikuti sebanyak 50.000 sampai 150.000 orang di Istora Senayan Jakarta.

"Kita akan melakukan pertemuan-pertemuan," kata Said.<!--more-->

50 ribu massa aksi siap datangi DPR, MK, dan Istana Negara

Said Iqbal juga mengatakan dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day sebanyak 50 ribu pengunjuk rasa bakal mendatangi gedung DPR, Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.

"Untuk wilayah Jabodetabek dipusatkan di Jakarta, di Istana, gedung Mahkamah Konstitusi dan DPR RI karena tadi ada judicial review parliamentary threshold," kata Iqbal saat menggelar konferensi pers, Rabu, 19 April 2023.

Iqbal mengklaim peringatan May Day seluruh Indonesia sedianya akan diikuti oleh 500 ribu orang. Namun karena masih dalam suasana Lebaran, diperkirakan jumlahnya berkurang menjadi sekitar 200 ribu massa aksi.

Menurut Said Iqbal buruh membawa sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah mencabut Undang-undang Cipta kerja Nomor 6 tahun 2023. Kedua meminta dicabutnya ketentuan parliamentary threshold suara sah nasional.

"Biar fair jadi sekitar 24 kursi atau 4 persen dari suara nasional," kata dia.

Ketiga, menolak RUU kesehatan. "Kami bersama IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan tenaga kesehatan lainnya menolak dan mendukung perjuangan Ikatan Dokter Indonesia, tenaga perawat, tenaga bidan tenaga kesehatan lainnya di bidang kesehatan," kata Iqbal.

Adapun poin keempat, Partai Buruh meminta segera disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). "Itulah yang kami sampaikan terkait dengan persiapan May Day," tutur Said Iqbal.

TIKA AYU

Pilihan Editor: Kasus Covid-19 Kembali Naik, Jokowi: Jangan Panik, Terapkan Protokol Kesehatan, dan Jangan Merasa Aman