TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan status di Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur. Peningkatan status ini dilakukan setelah terjadinya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB yang menewaskan seorang prajurit TNI.

“Dengan kondisi ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo dalam rekaman konferensi pers di Timika, Papua, Selasa, 18 April 2023.

Pendekatan lunak dinilai tidak efektif

Menurut Yudo, selama ini TNI menerapkan soft approach atau pendekatan lunak dalam menghadapi KKB dan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Marthens. Soft approach dilakukan dengan cara komunikasi sosial dengan warga dan operasi teritorial.

Akan tetapi, serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terhadap satuan tugas dari Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna membuat pendekatan itu diubah. Pendekatan itu dinilai tidak efektif dalam menanggulangi eskalasi yang terjadi di sejumlah tempat di Papua.

Yudo mengatakan peristiwa serangan KKB terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua pada 15 April 2023 menjadi alasan peningkatan status ini.

Serangan itu menyebabkan 1 prajurit tewas dan 4 lainnya mengalami luka tembak. Menurut Yudo, para prajurit tersebut melakukan patroli di Distrik Mugi-Mam karena mendapatkan informasi tentang keberadaan Philip di wilayah tersebut. Dia mengatakan satuan tugas tersebut awalnya ingin berkomunikasi dengan KKB dan berharap Philip bisa dibebaskan tanpa kekerasan.

“Harapan kami seperti itu, tapi ternyata belum sampai ke sana sudah dihadang dan ditembaki seperti itu,” kata dia.<!--more-->

Mirip yang dilakukan di wilayah Natuna

Yudo mengatakan penerapan status ini mirip dengan yang dilakukan TNI di wilayah Natuna. Apabila di Natuna diterapkan operasi siaga tempur laut, maka di Papua dilakukan siaga tempur darat. Yudo berkata status siaga tempur hanya berlaku di sejumlah tempat dengan tingkat kerawanan tinggi. Peningkatan status ini, kata dia, dilakukan agar naluri bertempur prajurit terbangun.

“Kami tingkatkan siaga tempur, sehingga naluri tempurnya terbangun,” ujar dia.

Siaga tempur laut TNI di Natuna

Sebelum terapkan siaga tempur darat di Papua, TNI sempat menerapkan siaga tempur laut di wilayah Natuna. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan kapal penjaga pantai pemerintah Cina yang menerobos ke perairan Indonesia.

"Ada dua KRI kami kerahkan dan akan ditambah satu lagi," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I saat itu, Laksamana Madya TNI Yudo Margono ketika memberikan pengarahan kepada para prajurit di Paslabuh, Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020.

Ia mengatakan sudah ada 30 kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia dengan dikawal oleh 3 kapal Penjaga Pantai milik Cina.

"Melalui udara tadi pagi kami telah pantau, ada 30 kapal ikan asing dengan dikawal 3 kapal pengawas mereka, dan mereka sengaja menghidupkan AIS mereka, ini ada apa?" kata dia.

Kapal Republik Indonesia (KRI) dalam posisi siaga tempur untuk mengamankan laut Natuna, Kepulauan Riau. Sedangkan KRI Teuku Umar dan KRI Tjiptadi diberangkatkan ke lokasi perairan tersebut.

"Operasi ini melibatkan semua unsur, baik darat, laut dan udara," ujarnya.

Dalam menjalankan operasi, ia mengingatkan kepada prajurit untuk tidak terpancing. Prajurit diminta untuk mengutamakan cara persuasif agar 30 kapal pencari ikan dan 3 kapal Coast Guard Cinakeluar dari laut Natuna.<!--more-->

Ramai dukungan di dunia maya

Sebelumnya, @Puspen_TNI mencuitkan soal langkah TNI melakukan operasi di Natuna. Dalam cuitan tersebut dituliskan bahwa Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I memimpin apel gelar pasukan pengamanan Laut Natuna pada, Sabtu, 4 Januari 2020.

"Telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogabwilhan I untuk gelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. Operasi ini dilaksanakan TNI dari unsur laut, udara, dan darat," tulis Puspen TNI.

Masih di dunia maya, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sepakat bahwa tindakan pencurian ikan mesti ditangani dengan penegakan hukum. Meski, itu berasal dari negara sahabat.

"Perlakukan pencuri ikan dengan penegakan hukum atas apa yang mereka lakukan, dan ini berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi," cuit Susi melalui akun Twitter @susipudjiastuti.

Susi juga menautkan berita terkait ucapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal langkah pengamanan kedaulatan di perairan Natuna. Prabowo pada Jumat lalu menanggapi santai persoalan klaim China di perairan Natuna yang belakangan menghangat. "Kita cool saja. Kita santai kok, ya," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019.

Menurut Prabowo, masing-masing negara punya sikap tersendiri mengenai perkara tersebut. Namun, dua negara perlu mencari satu solusi yang baik. "Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat."

Atas pernyataan Prabowo itu pun Susi lantas menegaskan bahwa persahabatan antar negara artinya tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Illegal Unreported Unregulated Fishing. "Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime / kejahatan lintas negara," cuit Susi.

M ROSSENO AJI | ANTARA

Pilihan Editor: Alasan Panglima TNI Naikkan Operasi Lawan KKB di Papua Jadi Siaga Tempur