TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau pemerintah daerah atau pemda mengakomodir warga masyarakat yang melaksanakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah pada Jumat, 21 April 2023 untuk memanfaatkan fasilitas umum atau lapangan umum.

“Saya mengimbau kepada seluruh pemimpin daerah agar mengakomodir permohonan izin fasilitas umum untuk penggunaan kegiatan keagamaan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” ujar Yaqut seperti dikutip dari laman Kementerian Agama, Ahad, 16 April 2023.

Yaqut Cholil meminta para kepala daerah agar mengizinkan permohonan fasilitas umum untuk penyelenggaraan shalat Idul Fitri yang waktu pelaksanaannya berbeda dengan hasil sidang isbat Pemerintah. Ia berharap agar perbedaan waktu pelaksanaan Salat Idul Fitri disikapi dengan cara arif dan bijaksana.

Imbauan ini disampaikan Yaqut menanggapi Wali Kota Pekalongan yang tidak memberikan izin penggunaan Lapangan Mataram Kota Pekalongan, Jawa Tengah untuk Salat Idul Fitri 1444 H pada Jumat, 21 April 2023.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menolak permohonan Pengurus Masjid Al-Hikmah Podosugih untuk menggunakan Lapangan Mataram untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri pada Jumat, 21 April 2023. Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023, sementara pemerintah baru akan menetapkan 1 Syawal pada Sidang Isbat yang digelar pada 20 April 2023.

“Saya mengapresiasi Wali Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi Ta'mir Masjid Al Hikmah untuk dapat menggunakan fasilitas umum yang lain, sehingga, masyarakat yang akan melaksanakan Salat Idul Fitri pada 21 April 2023 tetap dapat terfasilitasi,” ujar Yaqut.<!--more-->

Mahfud MD: kita harus bangun kerukunan

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Mahfud mengajak semua pihak untuk selalu membangun kerukunan di tengah potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Mahfud menegaskan imbauan agar pemda mengakomodasi penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi pekan ini.

"Pemerintah mengimbau fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat Salat Idul Fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya. Pemda diminta untuk mengakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya," cuit Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Selasa, 18 April 2023.

Mahfud menyambung cuitannya dengan menegaskan bahwa meski terdapat perbedaan, penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 H sama-sama dilakukan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

Ia mengutip hadits yang berbunyi "Berpuasalah kamu jika melihat hilal (bulan) dan berhari rayalah jika melihat hilal," sembari menambahkan bahwa proses penentuan hilal bisa dilakukan dengan dua cara, yakni rukyat dan hisab.

"Maksudnya setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Hijriyah, melihat hilal bisa dengan rukyat, bisa dengan dengan hisab," cuitnya.

Mahfud menjelaskan bahwa rukyat adalah proses melihat hilal dengan mata telanjang dibantu teropong seperti praktik yang dilakukan semasa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hisab adalah proses melihat hilal dengan hitungan ilmu astronomi sembari menambahkan bahwa proses rukyat selalu didahului hisab sebelum dilakukan pengecekan secara fisik.

"NU (Nahdlatul Ulama, red.) dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal," cuit Mahfud lagi.

Rangkaian cuitan Mahfud muncul di tengah mengemukanya kontroversi beberapa pemda menolak mengeluarkan izin penggunaan lapangan untuk Salat Idul Fitri 1444 H yang rencananya dilakukan pada Jumat, 21 April 2023.

Belakangan, pada Senin malam, 17 April 2023, Mu'ti menyampaikan informasi terbaru bahwa Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid dan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi akhirnya memberi izin penggunaan Lapangan Mataram dan Lapangan Merdeka di wilayah masing-masing untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 H pada Jumat pekan ini.

IQBAL MUHTAROM | AMIRULLAH

Pilihan Editor: Respons KPK dan Pengamat Soal Muhammad Adil yang Diduga Gadaikan Kantor Bupati Meranti ke Bank