Wali Kota Sukabumi Bantah Larang Muhammadiyah Gunakan Lapang Merdeka untuk Salat Id

Senin, 17 April 2023 15:50 WIB

Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi (kanan) bersama Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Ade Rahmatullah/Deden Abdul Azis/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, membantah pemberitaan yang menyebutkan pihaknya menolak permintaan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi menggunakan Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Salat Id. Fahmi mengkalim hal itu hanya kesalahpahaman.

"Tak ada larangan atau penolakan penggunaan Lapang Merdeka untuk Salat Id. Kami hanya mengatakan melalui surat balasan bahwa pelaksanaan Salat Id akan dilakukan oleh pemerintah daerah," ujar Fahmi kepada wartawan di Sukabumi, Senin 17 April 2023.

Menurut Fahmi, pihaknya sudah bertemu dengan PDM Kota Sukabumi dan sepakat untuk saling mendukung kegiatan pelaksanaan Salat Id.

Sebelumnya, Fahmi menyebutkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk menutup beberapa ruas jalan yang akan digunakan Salat Id Muhammadiyah.

"Namun, kami juga tetap mendukung dan mempersilakan kalau Muhammadiyah mau menggunakan Lapang Merdeka untuk Salat Id," kata Fahmi.

Advertising
Advertising

Fahmi menegaskan bahwa pemberitaan yang ramai soal Wali Kota Sukabumi mengeluarkan larangan warga Muhammadiyah melaksanakan Salat Id di Lapang Merdeka terlalu mengada-ada.

"Sebab larangan atau penolakan itu tak ada. Bahkan kami sudah melalukan komunikasi dengan pihak Muhammadiyah," tutur Fahmi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Ade Rahmatullah, menegaskan bahwa tidak ada masalah antara organisasi yang dipimpinnya dengan Wali Kota Sukabumi soal pelaksanaan Salat Id. Menurut Ade, selain Lapang Merdeka, pihak Muhammadiyah menyiapkan alternatif beberapa lokasi untuk pelaksanaan Salat Id.

"Selain Lapang Merdeka, kami juga menyiapkan di sekitar Jalan Syamsudin dan kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi," kata Ade.

Ade juga menampik adanya penolakan dari Wali Kota Sukabumi soal permintaan izin penggunaan Lapang Merdeka. "Kami tak pernah menerima pernyataan penolakan dari Pak Wali Kota (Sukabumi) sebagaimana yang ramai dalam pemberitaan. Itu hanya salah komunikasi saja," ujar Ade.

Pilihan Editor: Muhammadiyah Jawa Tengah Tanggapi Penolakan Izin Salat Id di Lapangan Mataram Pekalongan

DEDEN ABDUL AZIZ

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

12 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

1 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

2 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

3 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

4 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

4 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

5 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

11 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

11 hari lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya