KPK Cari Pejabat Kemenhub Lain yang Terlibat Korupsi Proyek Rel Kereta Api

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Jumat, 14 April 2023 02:10 WIB

Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumanjaya (dua kiri), Direktur PT. KA Manajemen Properti, Yosep Ibrahim (kiri), dan6 tersangka lainnya resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring tangkap tangan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis dinihari, 13 April 2023. KPK menetapkan dan menahan 10 orang tersangka yang terjaring kegiatan tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur keterta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencari pelaku lain yang diduga terlibat kasus korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api. Pencarian pelaku lain itu termasuk kepada dugaan ada pejabat di Kementerian Perhubungan lainnya yang terlibat kasus ini.

“Kami pastikan, KPK akan terus kembangkan perkara dimaksud,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 13 April 2023.

Ali mengatakan akan mencari peran pihak lainnya itu dengan melakukan teknik follow the money. Dalam teknik itu, penyidik akan menelusuri ke siapa saja uang korupsi proyek mengalir. “Siapapun, bila ternyata ditemukan bukti ikut terlibat maka pasti KPK tetapkan sebagai tersangka,” kata Ali.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus korupsi penerimaan suap pembangunan proyek kereta api di Direktorat Jenderal Perkerataapian Kemenhub tahun anggaran 2018-2022. Proyek yang dikorupsi berada di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera.

Enam orang ditetapkan menjadi tersangka penerima suap di antaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi. Lima orang lainnya merupakan Kepala BTP Jabagteng dan pejabat pembuat komitmen di masing-masing proyek. Adapun empat orang pemberi suap merupakan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek.

Advertising
Advertising

KPK menduga telah terjadi kongkalikong antara pejabat Kemenhub dan peserta tender. Tender diakali agar proyek itu jatuh kepada perusahaan yang mau membayar fee yang berkisar antara 5 sampai 10 persen dari total nilai proyek.

KPK menduga duit yang mengalir dari pihak swasta dalam proyek-proyek tersebut mencapai Rp 14,5 miliar. Salah satu uang pemberian uang yang sudah ditemukan KPK mengalir ke Harno dan PPK untuk proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera sebanyak Rp 1,1 miliar. KPK menduga uang tersebut diberikan dengan modus pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Pilihan Editor: Polisi Ungkap Kronologi Persekusi 2 Pemandu Karaoke di Pesisir Selatan

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

6 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Taruna STIP Kemenhub Ucapkan Kode-kode Khusus saat Aniaya Adik Tingkat Hingga Tewas

10 jam lalu

Taruna STIP Kemenhub Ucapkan Kode-kode Khusus saat Aniaya Adik Tingkat Hingga Tewas

Polisi melibatkan ahli bahasa untuk mengungkap kode-kode khusus yang diucapkan taruna STIP Kemenhub saat menganiaya adik tingkat hingga tewas.

Baca Selengkapnya

Polisi Tetapkan 3 Taruna STIP Kemenhub sebagai Tersangka Baru Kekerasan Terhadap Adik Tingkat Hingga Tewas

11 jam lalu

Polisi Tetapkan 3 Taruna STIP Kemenhub sebagai Tersangka Baru Kekerasan Terhadap Adik Tingkat Hingga Tewas

Tiga taruna tingkat dua STIP Kemenhub tersebut dianggap terlibat dalam kekerasan terhadap adik tingkat Putu Satria Ananta hingga tewas.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

12 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

16 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

17 jam lalu

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Angkutan Sungai Harap Ada Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan

19 jam lalu

Pengusaha Angkutan Sungai Harap Ada Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) berharap ada penyesuaian tarif pada angkutan kapal penyeberangan.

Baca Selengkapnya

Kemenhub: Ada Penambahan Dermaga di Lintas Merak - Bakauheni

20 jam lalu

Kemenhub: Ada Penambahan Dermaga di Lintas Merak - Bakauheni

Kemenhub memastikan ada penambahan dermaga baru di lintas penyeberangan Pelabuhan Merak - Bakauheni untuk mengantisipasi potensi kepadatan penumpang.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

21 jam lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

1 hari lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya