Soal Pambatalan Penundaan Pemilu, KPU Serahkan Perkara Partai Prima ke Bawaslu
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Amirullah
Selasa, 11 April 2023 19:33 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757 Pdt.G/2023/PN.JKT.PST Tanggal 2 Maret 2023 tentang penundaan Pemilu 2024. Menurut institusi tersebut, keputusan Pengadilan Tinggi itu mengembalikan pencari keadilan pemilu ke jalan yang benar.
"Meluruskan kembali jalur peradilan untuk mencari keadilan pemilu yaitu bukan wewenang/kompetensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), namun adalah wewenang Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Selasa, 11 April 2023.
Menurut Hasyim, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dapat membendung arus gugatan para pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam kepemiluan melalui jalur Peradilan Umum. Selain Partai Prima, Partai Berkarya juga mengajukan gugatan serupa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Terhadap Putusan Bawaslu perkara No. 01/2023 (perkara Partai Prima), tetap dilaksanakan dan dilanjutkan oleh KPU, karena menjadi kewajiban KPU melaksanakan Putusan Bawaslu," kata Hasyim.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan oleh KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Partai Prima tentang penundaan pemilu. Majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
"Mengadili, menerima permohonan banding pembanding atau tergugat," ujar Hakim Ketua Sugeng Riyono dalam persidangan di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Selasa, 11 April 2023.
Dengan dikabulkannya permohonan banding tersebut, PT DKI Jakarta pun menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tertanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding oleh KPU.
Berikutnya, PT DKI Jakarta mengabulkan eksepsi KPU dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompeten untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Partai Prima itu.
Pilihan Editor: Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Pengembalian Endar Priantoro Ke Polri
