TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan telah mengajukan pencegahan terhadap pengusaha Dito Mahendra Sampurno dalam kasus tindak pidana pencucian uang bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman. KPK pun mengancam akan menjemput paksa Dito jika dia terus mangkir dari pemanggilan.

"Benar, KPK telah mengajukan cegah untuk tidak melakukan perjalanan luar negeri ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap 1 orang saksi pada proses penyidikan perkara dugaan TPPU dengan Tersangka NHD," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Senin, 10 April 2023.

Ali mengatakan upaya pencegahan tersebut dilakukan guna kelancaran penanganan kasus yang ditangani oleh KPK. Sebab, kata dia, sikap Dito menyulitkan kerja KPK dalam mengusut kasus ini.

"Karena sikap saksi yang mangkir dan tidak kooperatif memenuhi panggilan patut tim penyidik KPK," ujarnya.

Oleh sebab itu, Ali menyebut pencegahan tersebut diusulkan dalam rangka memudahkan penyidik untuk melakukan pekerjaan mereka. "Tindakan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara," kata Ali.

Dito, kata Ali, akan dicegah untuk setengah tahun pertama sejak pengusulan pencegahan tersebut. Ia mengatakan usulan pencegahan tersebut juga bisa diperpanjang oleh penyidik bila memang diperlukan.

"Ini adalah cegah 6 bulan pertama sampai Oktober 2023 nanti dan dapat diperpanjang menyesuaikan kebutuhan penyidikan," ujar dia.

Ali juga mengatakan penyidik KPK tidak menutup kemungkinan bila nanti harus dilakukan upaya paksa terhadap Dito Mahendra. Oleh sebab itu, kata dia, KPK mengimbau Dito a agar bersikap kooperatif.

"Selain itu, upaya paksa juga dapat KPK lakukan agar saksi dihadapkan pada Tim Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan," kata Ali.

Selanjutnya, DItjen Imigrasi benarkan adanya upaya pencegahan terhadap Dito Mahendra

<!--more-->

Sebelumnya, Pranata Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Achmad Nur Saleh membenarkan adanya usul pencegahan terhadap Dito Mahendra. Usul tersebut, kata dia, merupakan pengajuan yang dilayangkan oleh KPK kepada Ditjen Imigrasi.

“Masa pencegahan 5 April 2023 sampai dengan 5 oktober 2023. Instansi pengusul KPK,” kata Achmad Nur Saleh saat dihubungi, Sabtu, 8 April 2023.

Dito Mahendra berurusan dengan KPK sejak disebut berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman yang tengah diusut KPK.

Majalah Tempo edisi Ahad, 5 Februari 2023, menyebutkan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan penggeledahan tersebut terdapat aliran uang terhadap Dito. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, Dito diduga menerima aliran dana dari Nurhadi melalui orang kepercayaannya di Surabaya.

KPK juga telah melakukan penggeledahan terhadap rumah Dito Mahendra beberapa waktu lalu. Hasilnya, penyidik menemukan 15 pucuk senjata api beserta pelurunya.

Bareskrim juga ancam jemput paksa Dito Mahendra

Bareskrim Mabes Polri menyatakan 9 dari 15 senjata api tersebut ilegal. Bareskrim juga telah mengumumkan penyidikan terkait kepemilikan senjata api ilegal tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan penyidik akan menjemput paksa Dito karena ia mangkir panggilan kedua pada 6 April.

“Yang bersangkutan tidak menghadiri atau mangkir panggilan kami kedua. Tentu saja kami akan ambil langkah penyidik akan membawa perintah membawa,” kata Djuhandani saat dihubungi, Kamis, 6 April 2023

Adapun rincian 9 senjata milik Dito yang dinyatakan ilegal, antara lain 1 pucuk Pistol Glock 17, 1 pucuk Revolver S&W, 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev, 1 pucuk Pistol Angstatd Arms, 1 pucuk Senapan Noveske Refleworks, 1 pucuk Senapan AK 101, 1 pucuk senapan Heckler & Koch G 36, 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP5, dan 1 pucuk senapan angin Walther.

Apabila terbukti bersalah dalam kepemilikan senjata api ilegal, Dito Mahendra terancam dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terkait Kepemilikan Senjata Api oleh Sipil dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.