Survei LSI: KPK dan Polri Institusi Hukum Paling Rendah Tingkat Kepercayaannya

Editor

Amirullah

Minggu, 9 April 2023 17:01 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan konferensi pers akhir tahun Kinerja dan Capaian KPK 2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022. Kasus yang ditangani KPK pada tahun ini juga lebih banyak daripada tahun lalu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei ini digelar sejak 31 Maret - 4 April 2023.

"Dalam konteks penegakan hukum, yang terbawah KPK dan Kepolisian," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparan secara daring, Ahad, 9 April 2023.

Dalam paparannya, Djayadi menyebut Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 69 persen. Sementara KPK mendapat 64 persen dan Kepolisan 63 persen.

Meski jadi yang terendah, Djayadi menyebut tingkat kepercayaan terhadap Polri mengalami peningkatan dibanding bulan Februari 2023. Begitu pula dengan Kejaksaan Agung yang mengalami kenaikan sedikit.

"Secara hukum, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum mengalami peningkatan kecuali KPK yang mengalami penurunan dari 68 menjadi 64 persen," kata Djayadi.

Advertising
Advertising

TNI institusi paling dipercaya

Jika melihat lembaga pemerintahan secara umum, Djayadi menyebut TNI menjadi institusi yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 91 persen, disusul Presiden 84 persen, Kejaksaan Agung 69 persen, Pengadilan 68 persen, Media Massa 66 persen. Sedangkan lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah antara lain KPK 64 persen, Kepolisan 63 persen, DPR RI 52 persen, dan Partai Politik 50 persen.

Khusus untuk institusi Kepolisan, Djayadi menemukan pola mengenai pihak yang tidak puas dengan lembaga tersebut.

"Tingkat kepercayaan publik pada kepolisian, makin tinggi tingkat pendidikan, kepercayaan publik pada kepolisan menurun. Lalu makin tinggi pendapatan, tingkat kepercayaan publik pada kepolisian semakin menurun. Kalau Kejagung, KPK, dan Pengadilan tidak terdapat pola seperti itu secara jelas," kata Djayadi.

Selain itu, survei LSI juga menemukan data tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum masih berkorelasi dengan Pilpres 2019. Djayadi mengatakan pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lebih tinggi tingkat kepercayaannya kepada aparat penegak hukum dibandingkan dengan pendukung Prabowo-Sandi.

"Contoh kepolisan 65,6 persen pendukung Jokowi menyatakan percaya. Sementara hanya 46,1 persen pendukung Prabowo-Sandi yang percaya. Begitu juga di Pengadilan dan Kejagung," kata Djayadi.

Survei yang digelar oleh LSI ini menargetkan WNI berusia 17 tahun ke atas dan memiliki nomor telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik ini, sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Pilihan Editor: Pakar Sebut PDIP Tetap Jadi Bagian Rencana Poros Koalisi Besar

Berita terkait

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

7 menit lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta RP12 Miliar Demi Opini WTP

12 menit lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta RP12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

24 menit lalu

Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

2 jam lalu

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

2 jam lalu

Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.

Baca Selengkapnya

Jadi Korban Begal Hingga Jari Nyaris Putus, Satrio Mukhti Calon Siswa Bintara Diangkat Jadi Anggota Polri

4 jam lalu

Jadi Korban Begal Hingga Jari Nyaris Putus, Satrio Mukhti Calon Siswa Bintara Diangkat Jadi Anggota Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Satrio Mukhti, 18 tahun calon siswa Bintara korban begal menjadi anggota Polri.

Baca Selengkapnya

Jelang KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Garuda Wisnu Kencana Tutup hingga Polri Lakukan Ini

4 jam lalu

Jelang KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Garuda Wisnu Kencana Tutup hingga Polri Lakukan Ini

KTT World Water Forum di Bali digelar mulai Sabtu besok. Sebanyak 8 kepala negara dan 105 menteri dijadwalkan hadir.

Baca Selengkapnya

KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma

5 jam lalu

KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma

KPK tengah menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di anak usaha PT Telkom, Telkomsigma.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

6 jam lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya